JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah akan menunjuk satu lembaga pemerintah untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan menyetorkan dana cadangan guna menjamin pembayaran hak pekerja tetap ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan kebijakan tersebut mulai berlaku pada Oktober 2027. Seluruh dana pesangon perusahaan nantinya akan dikelola melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Indah meminta pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di masing-masing perusahaan mulai mempersiapkan perubahan tersebut. Ia menyebut seluruh dana pesangon harus diserahkan kepada pengelola DCP paling lambat saat kebijakan berlaku.
“Bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon,” kata Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Meski begitu, mekanisme pengalihan dana yang sudah lebih dahulu dikumpulkan perusahaan belum dipastikan. Pemerintah masih menunggu aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur teknis pengelolaan DCP.
Indah menyebut dana yang sebelumnya dikelola DPLK atau Dana Pensiun (Dapen) mungkin tetap berada di lembaga tersebut. Namun, tidak tertutup kemungkinan seluruh dana lama juga harus dialihkan ke lembaga pemerintah.
Rencana pengelolaan terpusat ini dilatarbelakangi banyaknya kasus perusahaan yang gagal membayar pesangon pekerja setelah mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit. Indah menyinggung kasus perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah yang gulung tikar pada awal 2026.
Dalam kasus tersebut, hampir 11.000 pekerja disebut belum menerima hak pesangon mereka. Indah mengatakan sebagian pekerja bahkan masih menunggu pembayaran hingga saat ini.
Pemerintah menilai keberadaan DCP dapat menjadi jaring pengaman ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pesangon akibat PHK. Dengan pengelolaan terpusat, negara juga dapat memantau ketersediaan dana dan pelaksanaan perlindungan pekerja.
Indah menyebut sejumlah negara, termasuk Singapura dan negara-negara Eropa, telah lebih dahulu menerapkan pengelolaan dana pesangon. Pemerintah berharap kebijakan serupa dapat memperkuat perlindungan pekerja di Indonesia.
“Ini dikelola secara sentralistik dan dimonitor dan dikelola oleh lembaga pemerintah. Artinya, negara memonitor mengenai bentuk pelindungan para pekerja buruh jika nanti sesuatu hal terjadi pada dirinya,” ujar Indah.
