JAKARTA, Cobisnis.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah kabar bahwa perusahaan wajib menyetorkan Dana Cadangan Pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pemerintah hingga kini belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan informasi mengenai penunjukan Danantara tidak benar. Menurutnya, belum ada keputusan resmi pemerintah terkait lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Ketentuan Dana Cadangan Pesangon tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Karena itu, sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final. Termasuk mekanisme pengelolaan, sumber pendanaan, tata kelola, hingga penentuan lembaga yang akan bertanggung jawab.
Indah menjelaskan penyusunan aturan pelaksana akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Proses tersebut akan melibatkan pengusaha, pekerja, buruh, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha. Pemerintah ingin memastikan aturan yang disusun dapat diterapkan secara transparan dan akuntabel.
Peraturan Pemerintah nantinya diharapkan mengatur mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, sumber pendanaan, struktur organisasi pengelola, serta sistem pertanggungjawabannya. Penentuan lembaga pengelola juga akan menjadi bagian dari pembahasan tersebut.
Indah menegaskan penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai calon pengelola belum memiliki dasar penetapan resmi. Dengan demikian, perusahaan belum dapat menganggap salah satu lembaga tersebut sebagai pengelola yang telah ditunjuk pemerintah.
Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Perkembangan kebijakan akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan dan penetapan aturan pelaksana.
