JAKARTA,Cobisnis.com – Langkah pemerintah membenahi rantai pasok sebagai strategi meredam laju inflasi adalah langkah yang tepat. Sehingga Indonesia berhasil mengendalikan inflasi di level 5,9 persen.
Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal. Dia mengatakan faktor suplai berpengaruh besar dalam kenaikan angka inflasi dibanding faktor permintaan, sehingga perlu penguatan kolaborasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Kalau kemudian pemerintah melakukan usaha untuk kemudian menekan permasalahan dari sisi suplai dengan pengendalian inflasi di nasional dan daerah itu memang salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah,” katanya, di Jakarta, Kamis, 20 Oktober.
Faisal menilai strategi pemerintah cukup mampu menahan laju inflasi. Hal itu tampak dalam pembacaan data pada September. Memang ada peningkatan inflasi sebesar 1,17 persen (mtm), tetapi justru ada penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food.
Artinya, pendorong inflasi adalah dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Jadi faktor pendorong inflasinya murni karena memang first round efek kenaikan harga BBM bersubsidi makanya kenanya di inflasi transportasi, karena bahan bakarnya,” ujarnya.
Menurutnya, deflasi pada September juga tidak biasa, karena lazimnya kenaikan BBM subsidi akan diikuti inflasi harga pangan. Faisal juga menduga hal itu juga dipengaruhi faktor permintaan yang tidak terlalu kuat.
“Padahal biasanya ketika ada kenaikan harga BBM subsidi diikuti juga oleh kenaikan bahan pangan ya biasanya. Tapi di September kemarin malah terjadi deflasi,” terangnya.
Karena itu, Faisal menyarankan pemerintah agar melihat tingkat keefektifan strategi penurunan inflasi dalam beberapa bulan ke depan. “Juga harus mesti dilihat juga apakah sudah efektif atau belum, ini masih di bulan September ya jadi baru kita lihat first round effect,” pungkasnya.
Sementara itu, Ekonom INDEF Eisha Rachbini mengatakan, masalah rantai pasok dalam negeri yang disinggung Menteri Keuangan sebagai salah satu biang kerok naiknya inflasi. Namun, kata dia, itu bisa diselesaikan dengan teknologi.
“Penggunaaan teknologi bisa membantu, misalnya real time data untuk supply, data produksi, sampai data demand yg dibutuhkan masyarakat, juga industri harus sinkron, dibutuhkan koordinasi antar lembaga berwenang yang baik,” kata Eisha, Jumat, 21 Oktober.
Rantai pasok dalam negeri, lanjut Eisha, rantai pasok dalam negeri perlu dibenahi mulai dari produsen, petani, sampai konsumen.
“Permasalahan rantai pasok terutama food commodity, seperti misalnya bahan-bahan pokok, kapan supply lagi tinggi, bisa disimpan di manage dengan baik, ketika supply lagi sedikit, misal akibat cuaca buruk, bisa diantisipasi,” tambah Eisha.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga sempat menyebut akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. Kemenkeu pun turut menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung pengendalian inflasi dengan memberikan insentif kepada setiap daerah yang inflasinya lebih rendah dari inflasi nasional.
Sementara, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pengendalian inflasi Indonesia yang cukup baik menjadi salah satu langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional.
“Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara TPIP dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” tutur Ketum Golkar itu.
Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah juga mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2 persen dan tahun depan tetap bertahan di atas 5 persen.
