JAKARTA, Cobisnis.com – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai mulai muncul sejumlah sinyal yang mengindikasikan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi seerat sebelumnya.
Pandangan tersebut disampaikan di tengah rangkaian safari politik Jokowi ke berbagai daerah untuk memperkenalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam kunjungan terbarunya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Jokowi menerima gelar kehormatan Sesepuh Raja-Raja Timor pada sebuah kegiatan budaya di Kota Kupang.
Salah satu indikator yang disoroti Ray adalah perubahan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026. Menurutnya, penempatan Gibran yang tidak lagi berada di sisi Presiden Prabowo berbeda dibandingkan pelaksanaan sidang-sidang sebelumnya.
Ray juga menyoroti masuknya sejumlah tokoh yang selama ini dikenal vokal mengkritik pemerintahan Jokowi ke dalam kabinet Prabowo. Di antaranya Mohammad Jumhur Hidayat yang dipercaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup serta Said Iqbal yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Selain itu, ia menilai sejumlah figur yang selama ini dianggap dekat dengan Jokowi mulai memiliki peran yang lebih terbatas di lingkungan pemerintahan. Menurut Ray, dinamika tersebut berpotensi semakin berkembang apabila terjadi pergantian Kapolri dalam waktu mendatang.
Ray juga menilai Prabowo tidak banyak memberikan tanggapan terkait polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi. Ia berpendapat isu tersebut dinilai tidak memberikan manfaat politik secara langsung bagi Presiden sehingga tidak menjadi perhatian utama.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah semakin jarangnya Jokowi dan Prabowo terlihat bersama dalam agenda resmi kenegaraan. Salah satunya ketika Jokowi tidak menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 yang disebut karena tidak menerima undangan.
Selain itu, Ray menyinggung kabar yang menyebut Jokowi memilih tetap berada di Solo dan tidak menerima tawaran menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Meski demikian, seluruh penilaian tersebut merupakan analisis Ray Rangkuti dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi maupun Prabowo mengenai hubungan politik keduanya.
