JAKARTA, Cobisnis.com – Hotman Paris, seorang pengacara nyentrik yang juga terkenal sebagai seorang pengusaha, mengemukakan keberatannya terhadap besaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diterapkan pada layanan hiburan di tempat-tempat seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, serta fasilitas mandi uap atau spa.
Melalui posting di akun Instagram resminya, ia mempertanyakan besaran PBJT yang dapat mencapai 75 persen, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Hotman menulis, “Apakah pajak sampai 75 persen? What?” dan melampirkan bagian dari UU HKPD dalam unggahannya, seperti yang dikutip pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024.
Dalam unggahan lainnya, Hotman menyoroti potensi peningkatan pajak hiburan di Bali yang mencapai 40 persen. Menurutnya, besaran pajak tersebut berpotensi mengganggu kinerja industri hiburan di wilayah tersebut.
“Dengan penurunan pariwisata, masyarakat akan menderita! Bali baru saja pulih dari dampak corona, sekarang ada ancaman pajak yang membuat wisatawan memilih negara lain,” tulis Hotman. Menyikapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) menyatakan bahwa penetapan besaran PBJT merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU HKPD.
Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, mengungkapkan bahwa menurut klarnya, pajak hiburan merupakan wewenang pemerintah daerah. Hal ini diungkapkannya di Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024.
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa sesuai dengan UU HKPD, penetapan jumlah pungutan PBJT adalah kewenangan mutlak pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya menetapkan batas minimal dan maksimal pungutan PBJT.
Dwi juga mengungkapkan, pemerintah pusat hanya menetapkan rentang batas pungutan PBJT, tetapi wewenang sebenarnya ada di tangan pemerintah daerah. PBJT merupakan hasil gabungan dari 5 jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi, mencakup pajak hiburan, parkir, hotel, restoran, dan penerangan jalan.
Pajak ini dibayarkan oleh konsumen terakhir atas suatu konsumsi barang atau jasa tertentu. Pasal 58 UU HKPD menetapkan bahwa tarif PBJT dapat ditetapkan hingga maksimal 10 persen.
Khusus untuk tarif PBJT atas layanan hiburan di tempat seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan fasilitas mandi uap atau spa, tarifnya ditetapkan dengan rentang mulai dari 40 persen hingga maksimal 75 persen.
