JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mengundurkan diri dari jabatannya setelah menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa dan pemuda selama beberapa pekan. Aksi tersebut dipicu oleh serangkaian skandal kebocoran soal ujian nasional yang memicu kemarahan publik.
Pradhan mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun X pada Sabtu, 25 Juli 2026. Keputusan itu disampaikan ketika aparat kepolisian membubarkan massa aksi di New Delhi menggunakan gas air mata.
Dalam pernyataannya, Pradhan mengaku memilih mundur agar situasi yang berkembang tidak dimanfaatkan oleh kelompok yang disebutnya sebagai pihak anti nasional. Ia juga menyampaikan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri Narendra Modi.
Gelombang protes bermula dari kasus kebocoran dokumen ujian nasional yang terjadi di berbagai wilayah India. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi demonstrasi besar yang menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Modi.
Perdana Menteri Narendra Modi sebelumnya berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kebocoran soal ujian. Pemerintah juga berencana membentuk pengadilan jalur cepat untuk mempercepat proses hukum.
Di sisi lain, aktivis Sonam Wangchuk menghentikan aksi mogok makan yang telah berlangsung selama 26 hari. Namun, kelompok mahasiswa menegaskan demonstrasi akan terus berlanjut hingga seluruh tuntutan mereka dipenuhi.
Aksi unjuk rasa dipelopori oleh Cockroach Janta Party atau CJP yang dikenal sebagai Partai Kecoak. Gerakan itu awalnya muncul sebagai satire di media sosial sebelum berkembang menjadi organisasi yang menuntut reformasi sistem pendidikan India.
Pusat demonstrasi berada di kawasan Jantar Mantar, New Delhi. Massa juga sempat menduduki sebagian ruas Parliament Street yang menjadi salah satu jalur penting di ibu kota.
Ketegangan meningkat ketika demonstran mencoba mendekati Gedung Parlemen. Aparat merespons dengan gas air mata dan pemukulan menggunakan tongkat untuk membubarkan massa.
Tindakan aparat serta pemutusan jaringan internet seluler di sekitar lokasi demonstrasi mendapat kritik dari organisasi hak asasi manusia internasional. Mereka menilai respons pemerintah terhadap aksi protes berlangsung secara berlebihan.
