JAKARTA, Cobisnis.com – Ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperluas pengaruh global kini mengarah ke wilayah Arktik. Setelah mengklaim keberhasilan besar di Venezuela, Trump disebut mulai serius mengincar Greenland wilayah otonom Denmark yang selama ini dianggap aman dari ambisi ekspansionis AS.
Jika pada masa jabatan pertamanya wacana pembelian Greenland kerap dianggap lelucon atau sekadar provokasi politik, situasinya kini berubah drastis. Para pemimpin Eropa tidak lagi menertawakan gagasan tersebut. Mereka justru menyatakan kekhawatiran serius, terutama setelah pemerintahan Trump menolak secara tegas untuk menyingkirkan opsi penggunaan kekuatan militer.
Trump berdalih bahwa penguasaan Greenland diperlukan demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Secara geografis dan strategis, argumen ini memiliki dasar. Greenland sejak lama menjadi titik penting di Atlantik Utara. Pada Perang Dunia II, wilayah ini dikenal melalui “Greenland Air Gap,” jalur laut strategis yang pernah menjadi medan pertempuran sengit kapal selam Nazi. Hingga kini, pangkalan militer AS di Greenland berperan penting dalam sistem peringatan dini rudal Amerika.
Selain nilai militernya, Greenland juga semakin penting secara geopolitik seiring mencairnya es Arktik. Perubahan iklim membuka jalur pelayaran baru dan mempermudah akses terhadap cadangan minyak, gas, serta mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan industri teknologi dan persenjataan modern. China dan Rusia telah lama memandang kawasan ini sebagai wilayah strategis masa depan.
Namun, para pengamat menilai alasan keamanan Trump tidak sepenuhnya konsisten. Greenland adalah wilayah semi-otonom dari negara anggota NATO, Denmark, yang memiliki perjanjian pertahanan dengan AS. Amerika Serikat secara hukum sudah memiliki keleluasaan besar untuk memperkuat kehadiran militernya di sana tanpa harus mengambil alih kedaulatan wilayah tersebut.
Baik pemerintah Denmark maupun otoritas Greenland juga telah menyatakan keterbukaan untuk kerja sama ekonomi dan eksplorasi sumber daya alam, termasuk mineral tanah jarang. Meski demikian, tidak ada indikasi Trump tertarik pada kemitraan. Sebaliknya, sikap Gedung Putih dinilai semakin mencerminkan pola pikir imperialistik, dengan simbol-simbol nasionalisme ekstrem yang menegaskan klaim kepemilikan penuh.
Kekhawatiran Eropa meningkat setelah Trump secara terbuka menyebut dirinya “menjalankan” Venezuela pasca-penangkapan Presiden Nicolás Maduro. Langkah itu dipandang sebagai pergeseran dari retorika ke praktik nyata intervensi terhadap negara berdaulat. Jika pendekatan serupa diterapkan pada Greenland, dampaknya dinilai akan menghancurkan NATO dan tatanan keamanan Barat pasca-Perang Dunia II.
Para pemimpin Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Polandia, dan Spanyol bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa “Greenland adalah milik rakyatnya.” Kanada pun mengirim delegasi tingkat tinggi sebagai sinyal dukungan. Frederiksen bahkan memperingatkan bahwa upaya AS merebut Greenland dengan paksa akan menjadi akhir dari aliansi NATO.
Meski skenario invasi militer masih dianggap ekstrem, ketimpangan kekuatan antara AS dan Eropa memberi Trump posisi tawar yang besar. Ketergantungan Eropa pada perlindungan militer Amerika membuat respons mereka cenderung berhati-hati.
Secara hukum dan politik, pembelian Greenland juga bukan perkara sederhana. Diperlukan persetujuan Kongres AS, ratifikasi Uni Eropa, serta negosiasi kompleks dengan Denmark dan rakyat Greenland sendiri. Biaya akuisisi pun diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS angka yang sulit diterima publik Amerika di tengah tekanan biaya hidup.
Sejumlah tokoh militer dan diplomat AS menyerukan agar krisis ini diselesaikan melalui diplomasi, bukan konfrontasi. Namun, dengan Gedung Putih yang semakin agresif setelah operasi di Venezuela, banyak pihak di Eropa kini memandang ancaman terhadap Greenland sebagai sesuatu yang nyata, bukan lagi sekadar retorika politik.
