JAKARTA, Cobisnis.com – Ali Achmudi Achyak, Direktur Eksekutif CESS (Center for Energy Security Studies), memberikan penilaian positif terhadap keputusan penghapusan skema jual-beli daya listrik pada revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 26/2021 tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, dengan menyatakan bahwa langkah ini menguntungkan masyarakat.
“Dengan penghapusan skema jual-beli listrik, negara tetap dapat memastikan kestabilan dan ketersediaan pasokan listrik bagi masyarakat,” ujar Ali dalam sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan pada Selasa (13/2/2024).
Ali menjelaskan bahwa jika listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap dijual ke jaringan dan transmisi listrik milik negara, hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem kelistrikan karena ketersediaan daya dari PLTS sangat bergantung pada sinar matahari. Dia menambahkan bahwa kondisi cuaca mendung, misalnya, dapat menyebabkan penurunan daya yang dihasilkan.
Menurut Ali, penghapusan skema jual-beli tersebut dapat memiliki dampak positif terhadap kedaulatan energi. Ini karena, menurutnya, praktek jual-beli tersebut dapat membingungkan antara sistem kelistrikan negara dan sistem kelistrikan sederhana yang melibatkan PLTS Atap.
“Yang paling penting untuk diperhatikan dalam hal ini adalah sistem kelistrikan yang melayani masyarakat umum,” katanya.
Ali juga menekankan pentingnya jaringan dan transmisi listrik dalam sebuah sistem kelistrikan negara. Dia menyatakan bahwa jika jaringan dan transmisi tersebut digunakan untuk kepentingan liberalisasi, maka peran negara dalam penyediaan listrik akan berkurang.
Ali juga menyebutkan bahwa dengan tidak adanya skema jual-beli daya dalam revisi peraturan tersebut, kelebihan pasokan listrik dari PLTS Atap tidak bisa dialihkan atau ditagihkan kepada sistem jaringan listrik milik negara.
Selain memberikan perhatian pada revisi Peraturan PLTS Atap, Ali juga menyoroti klausul atau pasal power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Dia menyatakan bahwa implementasi skema ini juga bisa memberikan beban, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, terutama terkait penentuan tarif listrik ke depan dan keandalan listrik bagi masyarakat.
