JAKARTA, Cobisnis.com – Malaysia masih dibayangi ancaman krisis BBM meski telah menggelontorkan subsidi besar dan menerapkan kebijakan penghematan energi.
Pemerintah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari subsidi energi hampir US$1 miliar per bulan hingga penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Subsidi ini bertujuan menahan lonjakan harga di tingkat konsumen. Namun, beban anggaran negara ikut meningkat seiring tingginya biaya yang harus ditanggung.
Di saat yang sama, harga solar non-subsidi juga dinaikkan secara bertahap. Kebijakan ini dilakukan untuk menyesuaikan harga dengan kondisi pasar global.
WFH yang mulai diterapkan pada April 2026 diharapkan bisa menekan konsumsi BBM. Meski begitu, dampaknya dinilai terbatas karena hanya sebagian ASN yang bisa menjalankannya.
Dari total 1,3 juta ASN, hanya sekitar 260 ribu yang berpotensi bekerja dari rumah. Kontribusinya terhadap penghematan energi diperkirakan kurang dari 1 persen.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat pasokan energi domestik melalui peran perusahaan energi nasional. Prioritas utama tetap pada kebutuhan dalam negeri.
Namun, Malaysia tetap harus menjaga perannya sebagai pemasok energi regional. Hal ini membuat tekanan terhadap pasokan dalam negeri semakin kompleks.
Pemerintah memprediksi periode Juni hingga Juli 2026 akan menjadi fase paling krusial. Risiko krisis diperkirakan meningkat seiring ketidakpastian global.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi tetap stabil. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kepanikan pasar.
Upaya besar sudah dilakukan, tetapi tantangan belum sepenuhnya hilang. Malaysia kini berpacu dengan waktu untuk menjaga ketahanan energi tetap aman.
