JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Korea Selatan memberlakukan larangan perjalanan “kode hitam” ke sejumlah wilayah di Kamboja pada Rabu (15/10), setelah banyak warganya terjebak bekerja di pusat penipuan dan ditahan secara paksa. Negeri Ginseng itu juga mengirim tim pejabat tinggi untuk membantu pembebasan para korban.
Wakil Menteri Luar Negeri Kim Jina memimpin tim tersebut ke Kamboja untuk mencari solusi atas keterlibatan warga Korea Selatan dalam industri penipuan yang “kompleks”, kata Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac.
Juru bicara kepresidenan mengatakan bahwa badan intelijen Korea Selatan juga terlibat dalam penanganan kasus ini. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengeluarkan larangan perjalanan baru untuk wilayah Poipet dan Kampot, serta imbauan bagi warganya agar meninggalkan kawasan seperti Sihanoukville.
Pemerintah menyebut peningkatan kasus penahanan dan “pekerjaan palsu” sebagai alasan utama pelarangan. Larangan “kode hitam” merupakan tingkat tertinggi, di mana warga diwajibkan segera meninggalkan daerah tersebut.
Lebih dari 1.000 warga Korea Selatan diyakini menjadi bagian dari sekitar 200.000 orang berbagai negara yang terlibat dalam pusat-pusat penipuan di Kamboja. Menurut PBB, sindikat ini menghasilkan miliaran dolar per tahun melalui penipuan telepon dan daring yang menarget korban di seluruh dunia.
Tindakan tegas ini diambil setelah kematian seorang mahasiswa Korea Selatan yang tertipu bekerja di pusat penipuan di Kamboja dengan janji gaji tinggi, namun tewas setelah disiksa oleh sindikat kriminal. Pekan lalu, Seoul memanggil duta besar Kamboja untuk menuntut tindakan atas kematian dan penahanan warga negaranya.
Sebelumnya, Amnesty International menuduh pemerintah Kamboja “sengaja mengabaikan” penyalahgunaan oleh kelompok kriminal dan gagal menindak tegas industri bernilai miliaran dolar tersebut. Pemerintah Kamboja menolak tuduhan itu dan menyebut laporan Amnesty sebagai “berlebihan”.
Wi menambahkan, pemerintah Korea Selatan telah menangani lebih dari 300 laporan warga yang hilang di Kamboja tahun ini, dengan sekitar 80% kasus telah diselesaikan. Saat ini, 72 kasus masih diproses dan sekitar 60 orang akan segera dipulangkan ke Korea Selatan.
