JAKARTA, Cobisnis.com – China melarang ekspor sejumlah unsur tanah jarang dan barang lain ke Jepang yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer. Langkah ini semakin memperkeruh hubungan kedua negara, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang terkait Taiwan.
Kementerian Perdagangan China menyatakan pembatasan luas terhadap barang yang dikategorikan sebagai dual-use yakni barang, jasa, dan teknologi yang dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer berlaku efektif segera. Namun, otoritas China tidak merinci secara spesifik jenis ekspor yang terdampak.
Berdasarkan katalog resmi barang dual-use yang dirilis kementerian tersebut, kategori yang berpotensi terkena larangan mencakup unsur tanah jarang, elektronik canggih, komponen kedirgantaraan dan penerbangan, drone, hingga teknologi terkait nuklir.
Unsur tanah jarang merupakan material krusial bagi berbagai produk, mulai dari perangkat elektronik sehari-hari dan kendaraan hingga sistem persenjataan canggih seperti jet tempur F-35. Pada 2024, Jepang bergantung pada China untuk sekitar 63% impor unsur tanah jarangnya. Hingga kini, dampak penuh dari pembatasan terbaru ini terhadap industri Jepang masih belum sepenuhnya jelas.
Hubungan China dan Jepang memburuk sejak Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan di parlemen pada November lalu bahwa invasi China ke Taiwan akan menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang” dan berpotensi memicu respons militer dari Tokyo.
Partai Komunis China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, meski tidak pernah menguasainya, dan bertekad menyatukan pulau tersebut, termasuk dengan kekuatan militer jika diperlukan.
Sejak pernyataan tersebut, Beijing memberlakukan berbagai langkah ekonomi untuk menekan Jepang agar menarik ucapannya, termasuk memangkas penerbangan, memperingatkan warganya agar tidak bepergian atau belajar di Jepang, serta menghentikan impor makanan laut dari negara itu.
Juru bicara Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa pembatasan ekspor ini diberlakukan sebagai respons atas komentar Takaichi yang dinilai “keliru,” sekaligus demi “melindungi keamanan dan kepentingan nasional” China. Beijing menilai pernyataan tersebut sebagai campur tangan kasar dalam urusan dalam negeri China dan pelanggaran serius terhadap prinsip satu China.
China juga memperingatkan bahwa organisasi atau individu dari negara mana pun yang melanggar aturan ekspor tersebut akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan protes keras dan menuntut pencabutan segera kebijakan tersebut. Tokyo menilai langkah China “sangat bertentangan dengan praktik internasional” dan “sama sekali tidak dapat diterima.”
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menyatakan bahwa dampak potensial terhadap industri Jepang masih perlu dikaji lebih lanjut karena banyak aspek pengumuman China yang belum jelas, termasuk cakupan barang yang dibatasi.
Di sisi lain, China juga meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor senyawa kimia diklorosilan dari Jepang, yang banyak digunakan dalam produksi semikonduktor. Beijing menuduh praktik dumping tersebut merugikan industri domestik China.
Penggunaan dominasi China dalam rantai pasok unsur tanah jarang sebagai alat tekanan perdagangan bukanlah hal baru. Tahun lalu, kebijakan serupa berdampak besar pada industri global, termasuk sektor otomotif pilar utama ekonomi Jepang. Bahkan pada 2010, China pernah membatasi ekspor unsur tanah jarang ke Jepang setelah sengketa diplomatik terkait penangkapan kapten kapal nelayan China di dekat Kepulauan Senkaku.
