JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah terus mendorong upaya swasembada pangan melalui penguatan kebijakan di sektor perdagangan. Salah satunya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan menerbitkan regulasi baru terkait impor komoditas pertanian.
Aturan tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2026 yang mulai diberlakukan pada 8 Mei 2026. Regulasi ini dirancang untuk menyempurnakan kebijakan impor sekaligus menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di dalam negeri.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa aturan ini telah diundangkan pada 24 April 2026 setelah melalui proses perumusan yang komprehensif.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan melindungi harga produsen dalam negeri serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan mampu menciptakan stabilitas pasar di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Secara garis besar, Permendag 11/2026 mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas tersebut meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan, serta buah pir yang termasuk dalam kelompok hortikultura.
Dalam implementasinya, para importir diwajibkan memenuhi ketentuan persetujuan impor (PI) dari Kemendag. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengendalian impor, tetapi juga pada perlindungan sektor pertanian dalam negeri. Dengan adanya pengaturan yang lebih ketat, diharapkan petani lokal dapat memperoleh harga yang lebih stabil dan kompetitif.
Proses penyusunan regulasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Perdagangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
Ke depan, Kemendag optimistis kebijakan ini dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong kemandirian sektor pertanian Indonesia.
