KAI Holding, INKA Subholding, Pemerintah Serius Pangkas Ketergantungan Impor Kereta

Bobby menjelaskan bahwa langkah merger ini merupakan bagian dari kebijakan yang didorong oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah saat ini memang tengah melakukan konsolidasi BUMN untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien dan terintegrasi.

Dalam konsep yang disusun, KAI akan menjadi perusahaan induk yang membawahi INKA. Dengan skema tersebut, INKA akan berubah status menjadi subholding dan beroperasi di bawah koordinasi KAI.

Keterangan itu disampaikan Bobby setelah mengikuti rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa proses penggabungan terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Dukungan terhadap merger juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier. Menurutnya, penandatanganan akuisisi INKA oleh KAI dijadwalkan berlangsung pada November 2026, yang akan menjadi salah satu tonggak penting dalam proses integrasi kedua perusahaan.

Rizal menilai penggabungan ini membuka peluang besar bagi pemanfaatan kapasitas produksi INKA yang selama ini belum optimal. Kebutuhan sarana perkeretaapian KAI dapat dipenuhi dari dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap produk impor berpotensi ditekan.

Selain itu, ia mendorong KAI memberikan dukungan yang lebih besar kepada INKA, termasuk melalui pengalihan anggaran dari investasi yang belum menjadi prioritas. Jika berjalan sesuai rencana, merger ini diharapkan memperkuat industri perkeretaapian nasional sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN di sektor transportasi.