JAKARTA, Cobisnis.com – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah meminta keterangan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya terkait penyelidikan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Listyo Sigit bersama tiga perwira tinggi tersebut diperiksa sebagai saksi. Meski demikian, mereka telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menyampaikan, sejak laporan polisi terkait dugaan makar diterbitkan pada 11 November 2026, penyidik telah meminta keterangan dari 59 saksi.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.
Menurut Susatyo, pembuktian dugaan makar membutuhkan proses yang mendalam. Penyidik harus menelusuri tiga tahapan, mulai dari pemufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan perbuatan.
“Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” kata Susatyo.
Ia menambahkan, penyidik turut meneliti berbagai dokumen untuk mencocokkan informasi yang beredar di masyarakat dan media sosial.
“Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,” ujar dia.
Pada Kamis (19/11/2026), penyidik menggelar perkara secara internal untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan.
Selanjutnya, Polri dijadwalkan melakukan ekspose perkara bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jumat (20/11/2026).
Kasus dugaan makar tersebut merupakan perkara berbeda dari dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Namun, penyelidikan dugaan makar bermula dari pengembangan kasus penyadapan tersebut.
Hingga saat ini, Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Sementara itu, terdapat empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.
Keempat tersangka tersebut yakni Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Mereka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap sejumlah pihak, tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.













