JAKARTA, Cobisnis.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Merilis Aturan Baru untuk Pelindungan Konsumen dalam Penagihan Kredit atau Pembiayaan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi baru terkait tata cara penagihan kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan (PUJK) kepada konsumen. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Aturan tersebut menekankan bahwa penagihan produk kredit atau pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek menarik dalam regulasi baru ini adalah terkait waktu penagihan kredit. Pasal 62 ayat 2 menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memastikan penagihan hanya dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 sampai dengan 20.00 waktu setempat.
Regulasi ini juga melarang penagihan menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan mempermalukan konsumen. Tekanan fisik maupun verbal tidak diperbolehkan. Dalam upaya melindungi konsumen, pelaku usaha jasa keuangan harus memastikan penagihan tidak bersifat terus-menerus dan mengganggu. Penagihan kredit hanya dapat dilakukan pada alamat dan domisili konsumen, sedangkan penagihan di luar tempat atau waktu yang ditentukan memerlukan persetujuan dan perjanjian terlebih dahulu.
Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, menegaskan bahwa POJK Nomor 22 Tahun 2023 adalah respons cepat OJK atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini bertujuan memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, mengingat perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks dan dinamis.
