Cobisnis.com – Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi ukuran 5 terbesar di dunia, sesuai dengan visi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Hal tersebut dapat dicapai apabila Indonesia mampu menjaga implementasi kebijakan ekonomi yang baik, prudent, dan inovatif.
“Saat ini kita sudah masuk dalam kelompok G20 dengan ukuran dari perekonomian kita yang masuk di dalam 20 terbesar,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara daring dalam Webinar Akselerasi Indonesia Maju melalui Penanaman Modal dan Insentif Fiskal, Kamis (1/4/2021).
Ketika merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, proyeksi demografi penduduk Indonesia mencapai 319 juta jiwa dengan usia produktif sebesar 47%, kelompok kelas menengah sebesar 70%, serta 73% masyarakat tinggal di daerah perkotaan.
“Dengan pendapatan per kapita kita mencapai US$23.199, itu berarti kita masuk di dalam middle upper class. Dan tentu kita berharap struktur perekonomian kita akan didukung oleh struktur perekonomian yang memiliki daya kompetisi dan memiliki nilai tambah yang tinggi,” ujar Menkeu.
Menkeu menjelaskan, dibutuhkan berbagai syarat untuk mencapai cita-cita menjadi negara maju, yakni infrastruktur, kualitas SDM, teknologi, birokrasi pemerintah, tata ruang wilayah, serta sumber daya ekonomi dan keuangan.
“Mencapai Indonesia maju tidak seperti Candi Roro Jonggrang. Bagaimana kita membangun kualitas SDM kita, bagaimana kita terus membangun infrastruktur kita, bagaimana kita harus terus mampu tidak hanya mengadopsi, menggunakan, namun menjadi inventor dari teknologi,” jelas Menkeu.
Selanjutnya, sektor publik seperti birokrasi, harus terus diperbaiki kualitasnya, baik dari sisi produktivitas, pelayanan, dan tata kelola. Menata ruang atau wilayah sebagai negara kepulauan juga menjadi hal yang penting karena lautan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar.
“Ini tidak hanya prasyarat untuk Indonesia saja. Semua negara kalau ingin menjadi high income country, advance country, sejahtera dan adil, mereka harus menyiapkan strategy policy,” pungkas Menkeu.
