Cobisnis.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (kemenkeu) menyampaikan bahwa akselerasi belanja negara terus diupayakan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Melansir data Kementerian Keuangan, Senin (23/11/2020), hingga akhir Oktober 2020, belanja negara mencapai Rp2.041,8 triliun (74,5% dari pagu yang telah ditetapkan) tumbuh sebesar 13,6%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp725,7 triliun yang didukung oleh belanja pegawai sebesar Rp201,1 triliun, belanja barang sebesar Rp264 triliun, belanja modal sebesar Rp89,7 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp170,9 triliun.
“Belanja pegawai dalam hal ini turun 1,7%, belanja barang tumbuh 11,7%, belanja modal negatif 11%, dan belanja bansos mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu 86,3%. (Kenaikan belanja bansos) ini yang tadi untuk melindungi masyarakat sehingga terlihat kemampuan kita untuk mengurangi dampak negatif Covid terhadap kemiskinan,” jelas Menkeu.
Untuk belanja Non K/L yang menyangkut di dalamnya mengenai alokasi untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Oktober 2020 terlihat ada kenaikan sebesar 26,8% yaitu mencapai Rp618,2 triliun. Sementara itu, untuk belanja Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp698 triliun, naik 3,1%.
“Adanya akselerasi belanja barang yang cepat pada kuartal ketiga menggambarkan bahwa keseluruhan Kementerian/Lembaga melakukan berbagai kegiatan yang bisa diharapkan mendongkrak kembali ekonomi,” tambah Menkeu.
Menkeu menyebut bahwa realisasi belanja barang tumbuh sebesar 11,7% utamanya didorong pelaksanaan program PEN terutama untuk kesehatan dan berbagai bantuan pemerintah.
Kemudian untuk realisasi belanja modal hingga akhir Oktober 2020 mengalami kontraksi hingga 11% yang didorong adanya kebijakan refocusing dan restrukturisasi proyek dalam rangka penanganan Covid-19 serta adanya pembatasan sosial.
“Realisasi belanja modal mencapai Rp 89,7 triliun yang didukung oleh belanja modal pada beberapa Kementerian yang memang mendapatkan alokasi belanja modal yang tinggi, yaitu Kementerian Pertahanan yang telah melakukan pengadaan alutsista dan alat material kesehatan, dan Kementerian ESDM untuk pembangunan infrastruktur terutama untuk proyek gas bumi rumah tangga,” paparnya.
Sedangkan, dilanjutkan Menkeu, untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan masih lebih rendah namun tetap dapat memaksimalkan proyek-proyek infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pelayanan dasar.
Menkeu menambahkan, bahwa penyerapan belanja K/L tumbuh dengan baik dan meningkat dibanding periode yang sama di 2019, karena didorong K/L yang berfokus pada penanganan dampak Covid-19 sementara beberapa K/L lainnya tumbuh negatif akibat dampak Covid-19.
Sedangkan, pertumbuhan belanja K/L yang cukup tinggi itu terjadi diantaranya pada Kementerian Sosial sebesar Rp116,2 triliun (tumbuh 121,3%) yang digunakan untuk penyaluran stimulus sosial, Kementerian Kesehatan sebesar Rp69,6 triliun (tumbuh 48,8%) yang digunakan untuk penanganan Covid, Kemendikbud sebesar Rp48,5 triliun (tumbuh 84,1%), Kementerian Ketenagakerjaan Rp17,3 trilun (tumbuh 363%) digunakan untuk penyaluran subsidi upah/gaji bagi pekerja buruh, dan Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp22,4 triliun (tumbuh 3.171%) digunakan untuk penyaluran bantuan mikro.
“Ini menggambarkan dimana letaknya prioritas belanja pemerintah yaitu berbagai kementerian yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat,” tutup Sri Mulyani.
