JAKARTA, Cobisnis.com – Dinamika politik menjelang Pemilu 2029 membuka peluang terbentuknya konfigurasi kekuatan baru. Gerindra dan PDI Perjuangan dinilai berpotensi menjadi poros utama berkat dukungan pemilih, jaringan partai, dan modal elektoral yang dimiliki keduanya.
Di tengah kemungkinan tersebut, Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan dalam mempertahankan pengaruh politik. Kedekatan dengan lingkaran kekuasaan belum tentu menjamin dukungan elektoral apabila tidak disertai mesin partai yang kuat dan basis pemilih yang solid.
Dalam siniar Gaspol! pada Kamis, 22 Oktober 2026, Andi Widjajanto mengaitkan polemik ijazah Gibran dengan dinamika politik yang bermula dari Solo dan berpotensi berlanjut hingga Pemilu 2029. Ia juga melihat peluang kerja sama Gerindra dan PDIP masih terbuka, mengingat kedua partai memiliki kedekatan dalam orientasi politik nasionalis.
Meski demikian, kemungkinan tersebut belum menjadi tanda bahwa kesepakatan koalisi telah tercapai. Arah politik kedua partai masih akan dipengaruhi kepentingan masing-masing, strategi konsolidasi, serta perkembangan dukungan publik menjelang pemilu.
Hasil survei Poltracking yang dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 menempatkan Gerindra dengan elektabilitas 22,9 persen, sementara PDIP memperoleh 13,4 persen. Adapun survei Voxpol pada 3–12 Oktober 2026 mencatat elektabilitas Gerindra sebesar 21,1 persen dan PDIP 16,1 persen.
Bila digabungkan, angka elektabilitas kedua partai mencapai 36,3 persen dalam survei Poltracking dan 37,2 persen berdasarkan Voxpol. Hasil ini menunjukkan besarnya potensi politik keduanya saat ini, meskipun belum dapat menggambarkan hasil akhir Pemilu 2029.
Sebagai partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Gerindra memiliki keuntungan dari posisinya dalam pemerintahan. Sementara itu, PDIP ditopang basis pemilih yang relatif kuat, struktur organisasi nasional, serta pengalaman panjang menjalankan pemerintahan maupun menjadi oposisi.
Kondisi berbeda terlihat pada PSI yang masih harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing elektoralnya. Poltracking mencatat elektabilitas PSI sebesar 2,9 persen, sedangkan Voxpol mencatat 2,4 persen, keduanya masih berada di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen yang berlaku saat ini.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa popularitas seorang tokoh tidak selalu mampu mendongkrak partai secara otomatis. Dukungan terhadap figur politik perlu diterjemahkan menjadi suara melalui penguatan organisasi, perluasan basis pemilih, dan kerja politik yang konsisten.
Polemik ijazah Gibran turut menjadi faktor yang dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap masa depan politiknya. Kontroversi tersebut tidak serta-merta menghapus legitimasi konstitusionalnya sebagai wakil presiden, tetapi perkembangan persepsi publik dapat menjadi salah satu pertimbangan partai dalam menyusun strategi menuju 2029.
Di sisi lain, dinamika tersebut tidak berarti Jokowi telah kehilangan seluruh pengaruhnya atau Gibran pasti tersisih dari persaingan politik. Posisi keduanya tetap bergantung pada kemampuan menjaga dukungan, mengonsolidasikan jaringan, dan membangun hubungan politik yang menguntungkan.
Jika Gerindra dan PDIP akhirnya memilih bekerja sama, perhatian publik tidak cukup hanya tertuju pada pembagian kekuasaan. Masyarakat juga perlu menilai komitmen kedua partai dalam mengawal kebijakan pemerintah, memperkuat pengawasan, serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan pembangunan.
Dengan demikian, peta politik menuju Pemilu 2029 masih berpotensi berubah. Gerindra dan PDIP memiliki modal untuk memperkuat posisi masing-masing, sedangkan PSI perlu membuktikan kapasitas organisasinya. Sementara itu, Jokowi dan Gibran menghadapi tantangan untuk mempertahankan pengaruh di tengah persaingan partai dan perubahan arah koalisi.
