JAKARTA, Cobisnis.com – Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, mengkritik sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah tidak masuknya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam daftar tindak pidana yang dapat ditangani melalui undang-undang tersebut.
Padahal, menurut Yunus, pencucian uang merupakan kejahatan yang perlu ditelusuri dan dipulihkan tanpa mempertimbangkan besar kecilnya nilai uang.
“Dirty money is dirty money. Whatever the amount,” ujar Yunus dalam Obrolan Newsroom (ONR), Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, UU Perampasan Aset saat ini hanya mencakup tujuh kategori tindak pidana. Kategori tersebut meliputi korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas.
Yunus menilai, tidak masuknya TPPU berpotensi membatasi upaya negara dalam mengejar aset hasil kejahatan.
“TPPU pun dikeluarkan. Menarik ini kalau orang melakukan tindak pidana asal narkotika, korupsi, kalau dia cuci uang, cuci uangnya enggak bisa dikejar dengan undang-undang ini (Perampasan Aset),” tegasnya.
Selain itu, Yunus turut mengkritik batas minimal nilai aset yang dapat dirampas tanpa putusan pidana, yakni Rp1 miliar.
Menurutnya, angka tersebut terlalu tinggi karena berpotensi membuat aset hasil kejahatan di bawah nilai tersebut tidak dapat dijangkau melalui mekanisme tersebut.
Ia menyebut, usulan awal batas minimal nilai aset yang pernah diajukan hanya sebesar Rp100 juta.
Yunus juga menilai penggunaan pendekatan daftar tindak pidana atau list of crime membuat cakupan undang-undang menjadi terbatas.
Sebab, masih banyak tindak pidana lain seperti penipuan dan kejahatan lingkungan hidup yang dinilai perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran serta pemulihan aset.
Karena itu, ia menilai ketentuan dalam UU Perampasan Aset perlu diperhatikan agar upaya pengembalian aset hasil kejahatan dapat menjangkau lebih banyak jenis tindak pidana.













