JAKARTA, Cobisnis.com – Perekonomian Rusia menghadapi tekanan yang semakin besar sepanjang tahun ini, mulai dari inflasi yang sulit dikendalikan, defisit anggaran yang membengkak akibat belanja militer besar-besaran, hingga menurunnya pendapatan dari ekspor minyak dan gas alam. Pertumbuhan ekonomi pun melambat tajam. Namun, kondisi ini dinilai belum cukup kuat untuk memaksa Presiden Vladimir Putin duduk di meja perundingan guna mengakhiri perang di Ukraina.
Para analis menilai Kremlin masih mampu bertahan selama bertahun-tahun dengan tingkat pertempuran saat ini dan sanksi Barat yang berlaku. “Jika melihat kondisi ekonomi secara keseluruhan, ini belum menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta,” kata Maria Snegovaya, peneliti senior Rusia dan Eurasia di Center for Strategic and International Studies (CSIS). Menurutnya, situasi ekonomi Rusia masih tergolong bisa dikelola dan belum bersifat bencana.
Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, Rusia dinilai masih mampu melanjutkan perang. Bahkan, sekelompok ekonom Rusia anti-Putin yang kini hidup di pengasingan menilai konflik bisa berlangsung lebih lama lagi karena kemampuan Kremlin membiayai perang relatif tidak terhambat oleh kendala ekonomi.
Sanksi Barat sejauh ini belum menimbulkan tekanan cukup besar terhadap ekonomi Rusia yang bergantung pada energi. Selama Rusia masih bisa memompa dan menjual minyak dengan harga yang relatif baik, negara itu masih memiliki cukup dana untuk terus bertahan. Kondisi ini membuat faktor ekonomi belum menjadi pertimbangan utama Putin dalam menentukan arah perang.
Secara historis, Rusia cenderung menyetujui perdamaian yang merugikan ketika berada dalam krisis ekonomi berat, seperti di akhir Perang Dunia I atau saat perang Afghanistan era Soviet. Namun, kondisi ekonomi Rusia saat ini dinilai masih jauh dari titik tersebut. Tekanan yang jauh lebih besar dan berkepanjangan masih diperlukan agar ekonomi benar-benar memengaruhi keputusan politik Kremlin.
Beban perang kini semakin dialihkan ke masyarakat. Pemerintah Rusia menaikkan pajak perusahaan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai untuk membiayai anggaran militer yang memecahkan rekor. Konsumen juga menghadapi lonjakan harga, terutama barang impor. Meski demikian, inflasi tinggi bukan hal baru bagi masyarakat Rusia dan relatif tidak memicu gejolak sosial besar, diperkuat oleh propaganda dan represi pemerintah.
Sekitar 40% anggaran Rusia kini dihabiskan untuk kepentingan militer. Peningkatan belanja ini menciptakan kelompok “pemenang” ekonomi perang, seperti kontraktor pertahanan dan pekerja sektor industri, sehingga kesenjangan ekonomi justru menurun. Di sejumlah daerah pedesaan yang sebelumnya miskin, perang membawa peningkatan pendapatan melalui gaji besar bagi tentara dan kompensasi bagi keluarga korban, yang membantu meredam potensi protes.
Namun, tekanan jangka panjang mulai terlihat. Rusia telah banyak menguras dana kekayaan negara. Aset likuid Dana Kesejahteraan Nasional Rusia dilaporkan turun lebih dari separuh sejak perang dimulai. Jika dana ini terus menipis, pemerintah akan kesulitan mempertahankan belanja pertahanan tanpa memangkas pengeluaran sosial secara besar-besaran, yang berpotensi memicu ketidakpuasan publik.
Selain itu, upaya Rusia menghindari sanksi semakin mahal. Sanksi terbaru terhadap perusahaan minyak besar seperti Lukoil dan Rosneft meningkatkan biaya operasional, karena ekspor harus dialihkan melalui jalur yang lebih rumit dan mahal. Jika tekanan sanksi diperketat dan negara pembeli seperti India dan China didorong untuk mengurangi impor minyak Rusia, perhitungan Kremlin terhadap perang bisa berubah.
Untuk saat ini, para analis sepakat bahwa meski ekonomi Rusia menghadapi badai, tekanan tersebut belum cukup kuat untuk memaksa Putin mengakhiri perang dalam waktu dekat.
