JAKARTA, Cobisnis.com — Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa defisit APBN kuartal I 2026 yang menjadi sorotan publik bukan merupakan tanda pemerintah kehilangan kendali fiskal.
Dalam siniar Bukan Kaleng-Kaleng yang tayang Rabu (10/6/2026), Dony menyebut pelebaran defisit tersebut merupakan bagian dari strategi yang memang dirancang pemerintah, yakni menggeser pola belanja negara dari akhir tahun ke awal tahun.
“Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design,” kata Dony.
“Ini juga perlu diluruskan, termasuk kepada pengamat, kepada ekonom, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia.”
Sebagai catatan, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Angka ini disebut sebagai defisit triwulan pertama tertinggi dalam sejarah karena pada umumnya APBN masih mencatat surplus pada awal tahun. Sejumlah ekonom pun menilai kondisi tersebut sebagai sinyal kewaspadaan bagi kesehatan fiskal.
Menurut Dony, selama bertahun-tahun pola belanja pemerintah cenderung menumpuk pada penghujung tahun.
“Dulu itu bulan November, Desember dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan,” ujarnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Dony, sengaja membalik pola tersebut dengan mengoptimalkan belanja sejak awal tahun agar multiplier effect terhadap ekonomi dapat berlangsung lebih panjang.
Konsekuensinya, pengeluaran negara keluar lebih cepat sementara penerimaan negara belum sepenuhnya masuk, sehingga defisit pada kuartal pertama terlihat melebar.
Untuk menjelaskan konsep tersebut, Dony memberikan ilustrasi sederhana.
“Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang. Tapi total belanjanya sama,” jelasnya.
Ia juga menyebut tren penerimaan negara mulai menunjukkan perbaikan.
“Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan,” katanya.
Menanggapi kekhawatiran bahwa percepatan belanja akan membuat utang membengkak, Dony menegaskan Indonesia memiliki batas fiskal yang ketat.
“Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi impossible,” tegasnya.
Dony menambahkan bahwa yang dijaga pemerintah bukan hanya besarnya belanja, tetapi juga kualitasnya agar tetap produktif dan menghasilkan nilai tambah.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur, irigasi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mampu memberikan dampak ganda terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dony juga menanggapi kritik terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I sebesar 5,61 persen yang dinilai terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
Menurutnya, terdapat kesalahpahaman dalam membaca struktur pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ditopang oleh empat komponen utama, yaitu konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto.
Menurut Dony, konsumsi rumah tangga dan ekspor neto bersifat pasif karena tumbuh setelah lapangan kerja dan produktivitas tercipta. Karena itu, pemerintah hanya memiliki dua instrumen aktif: menarik investasi dan melakukan belanja pembangunan.
“Kalau kita belajar dari semua negara berkembang yang menuju negara maju, semuanya ada dominasi belanja pemerintah. Contohnya Cina, bagaimana dia membangun infrastruktur, membangun tol, itu kan belanja pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menilai Indonesia masih relatif konservatif dalam pengelolaan fiskal.
“Rezim fiskal kita mengenal batas atas defisit. Di negara lain tidak ada batas atas defisitnya. Kalau negara mau berkembang, dia mengutang lebih banyak, seperti kita berbisnis. Selama utang itu dipakai untuk komponen yang produktif, itu kan bagus. Seharusnya belanja pemerintahnya diperbesar lagi,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena di tengah kritik terhadap pelebaran defisit, Dony justru berpendapat bahwa batas defisit 3 persen membuat Indonesia cenderung terlalu berhati-hati dibanding negara-negara yang berhasil mempercepat pembangunan ekonominya.
