JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut mengendap di bank. Purbaya menegaskan, data yang ia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia (BI), bukan hasil perhitungan internal kementeriannya.
Ia bahkan menilai Dedi kemungkinan mendapat laporan yang tidak akurat dari bawahannya. “Tanya saja ke Bank Sentral. Itu data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya ngibulin dia, loh. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, data mengenai dana APBD yang tersimpan di perbankan telah lebih dulu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sehari sebelumnya.
Purbaya menyebut Dedi hanya memahami kondisi di lingkup Jawa Barat tanpa melihat data nasional. “Dia cuma tahu Jabar aja, saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, silakan lihat sendiri di sistem monitoring BI,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sistem monitoring BI mencatat secara rutin laporan dari perbankan, termasuk simpanan milik pemerintah daerah yang ditandai khusus berdasarkan jenis dan kepemilikannya. Dengan begitu, data yang disampaikan pemerintah pusat sudah bersifat valid dan terverifikasi.
Sebelumnya, Kemendagri mencatat total dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp234 triliun. Jumlah itu terdiri dari simpanan pemkab Rp134,2 triliun, pemprov Rp60,2 triliun, dan pemkot Rp39,5 triliun.
Dari total tersebut, dana Pemprov Jawa Barat disebut mencapai Rp4,17 triliun. Namun, Dedi Mulyadi menolak klaim itu dan menantang Menkeu Purbaya untuk membuka data secara transparan.
“Saya sudah cek, enggak ada dana yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk tunjukkan datanya, daerah mana yang simpan uang di bank,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Dedi menilai tidak semua daerah menahan belanja atau menimbun uang di perbankan. Menurutnya, tudingan itu tidak berdasar dan bisa menyesatkan publik soal pengelolaan keuangan daerah.
Saling sindir antara dua pejabat ini mencerminkan tensi hubungan pusat dan daerah dalam isu pengelolaan fiskal yang kerap memanas. Namun, bagi publik, perdebatan ini membuka wacana penting tentang transparansi dan akuntabilitas dana daerah yang jumlahnya ratusan triliun rupiah.
