• © Copyright 2025 Cobinis.com – All Right Reserved
Saturday, November 21, 2026
Cobisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
No Result
View All Result
Cobisnis
No Result
View All Result
Home Nasional

Daftar 7 Kejari Baru Bentukan Prabowo, Tersebar di Sejumlah Daerah

Hidayat Taufik by Hidayat Taufik
July 27, 2026
in Nasional
0
Daftar 7 Kejari Baru Bentukan Prabowo, Tersebar di Sejumlah Daerah

JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya memperkuat layanan hukum serta menghadirkan penegakan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah.

Perpres tersebut ditandatangani Presiden Prabowo pada 2 Juli 2026 dan selanjutnya diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan tujuh Kejari baru, yakni Kejari Pangandaran, Kejari Kabupaten Serang, Kejari Tana Tidung, Kejari Kubu Raya, Kejari Lima Puluh Kota, Kejari Raja Ampat, dan Kejari Pesisir Barat.

Regulasi tersebut menyebutkan bahwa pembentukan Kejari baru dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di daerah, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, Perpres juga mengatur lokasi kedudukan masing-masing Kejari. Kejari Pangandaran berkedudukan di Parigi, Kejari Kabupaten Serang di Ciruas, Kejari Tana Tidung di Tideng Pale, Kejari Kubu Raya di Sungai Raya, Kejari Lima Puluh Kota di Harau, Kejari Raja Ampat di Waisai, dan Kejari Pesisir Barat di Krui.

Mekanisme operasional ketujuh Kejari tersebut nantinya akan ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah memperoleh persetujuan dari menteri yang membidangi urusan aparatur negara. Pengaturan itu meliputi tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi, hingga tata kerja masing-masing Kejaksaan Negeri.

Sementara itu, seluruh kebutuhan pendanaan untuk pembentukan dan operasional tujuh Kejari baru akan bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
udemy course download free
download karbonn firmware
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
Tags: cobisnis.comKejaksaan NegeriKejari BaruPelayanan HukumPerpres 40 Tahun 2026prabowo subianto

Related Posts

Jusuf Kalla Nilai Wapres Harus Mampu Jalankan Tugas Bantu Presiden

Jusuf Kalla Nilai Wapres Harus Mampu Jalankan Tugas Bantu Presiden

by Hidayat Taufik
November 21, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, menyampaikan pandangannya mengenai kriteria calon wakil presiden...

COP31 Berakhir, Paviliun Indonesia Catat 62 Sesi Diskusi Iklim

COP31 Berakhir, Paviliun Indonesia Catat 62 Sesi Diskusi Iklim

by Hidayat Taufik
November 21, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Pemerintah Indonesia resmi mengakhiri kegiatan Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki,...

Hari Televisi Sedunia, Begini Peran Televisi di Tengah Era Digital

Hari Televisi Sedunia, Begini Peran Televisi di Tengah Era Digital

by Hidayat Taufik
November 21, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Tanggal 21 November diperingati sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan...

Pramono Tetapkan UMP Jakarta Rp 6,1 Juta, Pengusaha Diminta Tetap Bertahan

Pramono Tetapkan UMP Jakarta Rp 6,1 Juta, Pengusaha Diminta Tetap Bertahan

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka...

Eks Kepala PPATK Pertanyakan Tidak Masuknya TPPU dalam UU Perampasan Aset

Eks Kepala PPATK Pertanyakan Tidak Masuknya TPPU dalam UU Perampasan Aset

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, mengkritik sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan...

Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Auto Draft

Harga Emas Antam Hari Ini 20 November 2026 Turun, Ini Daftar Perubahannya

November 20, 2026
Besok 21 November Hari Televisi Sedunia, Ini Sejarah Perkembangan Televisi

Besok 21 November Hari Televisi Sedunia, Ini Sejarah Perkembangan Televisi

November 20, 2026
YCAB

Dorong UMKM Milik Perempuan Naik Kelas, Maybank Indonesia dan YCAB Gelar HERPower Empowering Day

November 20, 2026
Hari Anak Sedunia 20 November, Ini Sejarah dan Hak Anak yang Perlu Dijaga

Hari Anak Sedunia 20 November, Ini Sejarah dan Hak Anak yang Perlu Dijaga

November 20, 2026
Mengelap Keringat saat Olahraga - pexels.Gustavo Fring

Ahli Jelaskan Penyebab Keringat Berlebih saat Olahraga

November 21, 2026
Jusuf Kalla Nilai Wapres Harus Mampu Jalankan Tugas Bantu Presiden

Jusuf Kalla Nilai Wapres Harus Mampu Jalankan Tugas Bantu Presiden

November 21, 2026
Orang Sedang Menguap - pexels/Vitaly Gariev

Mengapa Menguap Membuat Telinga Terasa Terbuka? Ini Kata Spesialis THT

November 21, 2026
COP31 Berakhir, Paviliun Indonesia Catat 62 Sesi Diskusi Iklim

COP31 Berakhir, Paviliun Indonesia Catat 62 Sesi Diskusi Iklim

November 21, 2026
">
  • Redaksi
  • Profil
  • Media Kit
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Cyber
  • Kontak

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi & Bisnis
  • Nasional
  • Industri
  • Lifestyle
  • Humaniora
  • Kesehatan & Olahraga
  • Startup Center
  • Foto
  • Youtube

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved