JAKARTA, Cobisnis.com – Hubungan China dan Filipina kembali menjadi sorotan setelah Beijing menuduh seorang politikus Filipina menghambat keikutsertaan Menteri Pertahanannya dalam pertemuan ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus) ke-13.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional China, Zhang Xiaogang, menyampaikan tudingan tersebut sebagai tanggapan atas ketidakhadiran Menteri Pertahanan China Dong Jun dalam pertemuan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Beijing hanya mengirimkan atase pertahanan sebagai perwakilan.
Mengutip Xinhua, Jumat (30/10/2026), Zhang menilai tindakan yang dilakukan pihak Filipina bertentangan dengan prinsip ASEAN mengenai konsensus melalui konsultasi.
“Langkah-langkah semacam itu secara serius melanggar prinsip ASEAN mengenai konsensus melalui konsultasi dan bertentangan dengan semangat terbuka serta inklusif dari ADMM-Plus. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan protokol diplomatik dasar dan merusak hak-hak sah China sebagai anggota mekanisme tersebut,” ujarnya.
Zhang mengatakan keputusan China tetap mengirimkan perwakilan menunjukkan dukungan Beijing terhadap sentralitas ASEAN serta komitmen dalam kerja sama pertahanan dan keamanan regional.
ADMM-Plus ke-13 berlangsung di Cebu pada Kamis (29/10/2026). Namun, pihak China tidak menyebutkan secara spesifik politikus Filipina yang dituding menghambat partisipasi tersebut.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengatakan China telah memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dalam pertemuan tersebut. Ia juga menyebut tidak ada negara anggota ASEAN lain yang menyampaikan keberatan serupa.
Ketegangan kedua negara sendiri telah berlangsung selama beberapa tahun, terutama terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. Kapal penjaga pantai China dan Filipina beberapa kali terlibat insiden di perairan yang dipersengketakan.
Hubungan diplomatik kedua negara juga kembali memanas setelah Duta Besar China untuk Filipina, Jing Quan, melontarkan pernyataan mengenai kemungkinan Beijing menggunakan kekuatan dalam konflik dengan Manila. Pemerintah Filipina kemudian menyampaikan keberatan atas pernyataan tersebut.
Sejumlah senator Filipina bahkan mempertimbangkan untuk menetapkan Jing sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan. Sementara itu, Beijing menyatakan menentang langkah pihak-pihak di Filipina yang dinilai dapat memperburuk hubungan bilateral.
