JAKARTA, Cobisnis.com – Sebuah laporan terbaru dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI) mengungkap bahwa Partai Komunis Tiongkok semakin memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat sensor dan pengawasan terhadap 1,4 miliar penduduknya. Teknologi ini kini bukan hanya memantau aktivitas sehari-hari, tetapi juga memprediksi demonstrasi publik hingga membaca kondisi emosional narapidana.
Sistem yang sebelumnya sudah ketat mulai dari Great Firewall hingga jutaan CCTV di ruang publik kini berkembang menjadi jauh lebih canggih dengan dukungan AI. Laporan itu menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok menggunakan AI untuk “mengotomatiskan sensor, meningkatkan pengawasan, dan menekan perbedaan pendapat secara pre-emptive.”
Menurut penulis laporan, Nathan Attrill, AI memberikan kemampuan baru bagi pemerintah untuk memonitor lebih banyak orang dengan usaha yang lebih sedikit, menciptakan bentuk kontrol otoritarian modern yang semakin prediktif.
Beijing telah menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk bisnis berbasis AI, sekaligus membangun infrastruktur digital yang saat ini banyak diuji coba di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai. Dengan dukungan publik yang antusias terhadap AI, serta dorongan langsung dari Presiden Xi Jinping, teknologi ini semakin diintegrasikan ke berbagai aspek kehidupan.
AI dalam Sistem Peradilan dan Pemasyarakatan
Dalam beberapa wilayah, AI telah digunakan dalam proses kepolisian, persidangan, hingga operasional penjara. Jaringan CCTV yang diperkirakan mencapai 600 juta unit sekitar 3 kamera untuk setiap 7 orang kini dilengkapi pengenalan wajah, pelacakan lokasi, bahkan pemantauan kerumunan.
Pengadilan Tiongkok didorong mengadopsi sistem AI sebelum 2025, termasuk perangkat yang mampu merekomendasikan penahanan atau penangguhan hukuman. Penjara “pintar” juga diperluas, dengan kamera yang membaca ekspresi wajah tahanan dan terapi VR berbasis AI di pusat rehabilitasi.
Laporan memperingatkan kemungkinan alur penuh berbasis AI: tersangka ditangkap oleh kamera cerdas, diadili dengan bantuan AI, kemudian menjalani hukuman di penjara pintar yang dikendalikan AI.
Risiko Penyalahgunaan dan Kelompok Rentan
Meski teknologi ini dapat meningkatkan keamanan, para pakar memperingatkan risiko besar terhadap kebebasan sipil. Sistem peradilan dengan tingkat vonis bersalah di atas 99% berpotensi semakin menindas kelompok rentan seperti minoritas Uyghur, Tibet, dan para pembangkang politik.
Perusahaan teknologi Tiongkok juga mengembangkan model bahasa besar (LLM) untuk bahasa minoritas guna memudahkan pemantauan komunikasi dan mengontrol arus informasi di komunitas tersebut.
Peran Raksasa Teknologi Tiongkok
Perusahaan besar seperti ByteDance, Tencent, dan Baidu disebut sebagai “pendukung utama” kontrol digital pemerintah. ByteDance menyensor konten di Douyin, Tencent memberi skor risiko kepada pengguna berdasarkan aktivitas digital, dan Baidu menyediakan alat moderasi konten sekaligus bekerja sama dalam lebih dari 100 kasus kriminal.
AI digunakan untuk sensor real-time, analisis sentimen, hingga pembentukan opini publik dengan mendorong narasi yang sejalan dengan pemerintah.
Implikasi Global
Ekosistem AI pengawasan Tiongkok kini menyebar ke negara-negara lain, terutama rezim otoriter seperti Iran dan Arab Saudi. Banyak model AI Tiongkok bersifat open-weight dan murah, sehingga digunakan di luar negeri namun berpotensi membawa bias sensor dan kontrol dari sumbernya.
Para peneliti memperingatkan bahwa ketika negara lain memakai model buatan Tiongkok, mereka ikut menerima “paket lengkap” berupa risiko pengaruh, manipulasi informasi, dan pengawasan terselubung
