JAKARTA, Cobisnis.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim investigasi dan inventarisasi untuk mencegah kasus bangunan sekolah rusak kembali terjadi. Langkah ini diambil setelah kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 menjadi sorotan karena bangunannya roboh dan terbengkalai selama sekitar dua tahun.
Pramono mengatakan tim tersebut akan mengevaluasi kondisi bangunan sekolah sekaligus memastikan persoalan konstruksi tidak kembali terulang. Ia menilai kerangka bangunan sekolah yang dibangun pada 2011 sebelumnya tidak dipersiapkan secara proper.
Tim khusus tersebut tidak akan hanya diisi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pramono meminta pengawasan melibatkan dinas terkait seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan atau Citata serta Dinas Bina Marga.
Menurut Pramono, Dinas Pendidikan berperan sebagai pengguna fasilitas sekolah sehingga pengawasan pembangunan perlu dilakukan oleh instansi teknis lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai standar dan diawasi secara independen.
Pramono juga memastikan pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 akan dimulai pada 2026. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp48,1 miliar untuk membangun ulang sekolah tersebut.
Awalnya, Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan 22 sekolah pada 2026. Namun, pemotongan Dana Bagi Hasil atau DBH, efisiensi anggaran, dan sejumlah faktor lain membuat rencana tersebut menyusut menjadi hanya tujuh sekolah.
Pemprov DKI kemudian menetapkan empat sekolah tambahan sebagai prioritas pembangunan. SDN Kebayoran Lama Selatan 09 termasuk salah satu sekolah yang dipilih karena kondisinya dinilai sudah sangat memprihatinkan.
Selain SDN Kebayoran Lama Selatan 09, tiga proyek lain yang diprioritaskan adalah SMA Negeri 102 Jakarta dengan anggaran Rp67,5 miliar. Kemudian SDN Cempaka Putih Barat 03 senilai Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01 dengan anggaran Rp74,1 miliar.
Total anggaran untuk empat proyek prioritas tersebut mencapai sekitar Rp249 miliar. Pemprov DKI Jakarta akan segera menunjuk tim teknis dan pengawas untuk memastikan pembangunan berjalan serius dan sesuai perencanaan.
Pramono menegaskan pembangunan kembali sekolah yang rusak tidak boleh hanya mengejar penyelesaian proyek. Pengawasan yang ketat diperlukan agar fasilitas pendidikan yang dibangun dapat digunakan dengan aman dan tidak kembali menghadapi persoalan serupa di kemudian hari.
