JAKARTA,Cobisnis.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi belanja negara sepanjang kuartal I 2022 adalah sebesar Rp490,6 triliun.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus serapan anggaran cenderung masih sama dengan belanja pada periode tahun sebelumnya.
“APBN bekerja keras melalui belanja negara untuk mendukung program-program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” ujarnya melalui saluran virtual saat memberikan keterangan pers kepada wartawan dikutip Kamis, 21 April.
Menkeu menjelaskan, realisasi sebesar Rp490,6 triliun setara dengan 18,1 persen dari pagu anggaran yang disediakan.
“Rinciannya belanja kementerian/lembaga mencapai Rp150 triliun (15,9 persen terhadap APBN), belanja nonkementerian dan nonlembaga Rp164,2 triliun (16,4 persen dari APBN), dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp176,5 triliun,” tuturnya.
Bendahara negara melanjutkan, pada pos kementerian/lembaga dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan rutin, kegiatan operasional, program kegiatan mulai dari pengadaan peralatan dan mesin, jalan, jaringan, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.
Sedangkan realisasi pos belanja nonkementerian dan nonlembaga diarahkan untuk penyaluran subsidi energi, pembayaran pensiunan, serta jaminan kesehatan.
Lalu untuk TKDD, realisasinya didukung oleh kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS reguler TA 2022 tahap I.
“Di sisi lain, untuk faktor pembiayaan investasi juga sudah terealisasi Rp15 triliun sampai dengan 14 April 2022. Hal ini juga mendukung kegiatan investasi pemerintah, baik dalam bentuk pembangunan jalan melalui belanja BLU Lembaga Manajemen Aset Negara sebesar Rp10 triliun, serta fasilitas likuiditas perumahan Rp4 triliun, dan BLU LDKPI sebesar Rp1 triliun,” terang dia.
Menkeu sendiri menegaskan jika APBN bakal terus mendukung langkah-langkah strategis untuk memacu pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan pandemi.
“Tentu tidak lupa membelanjakan atau membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dari pembangunan,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
