JAKARTA, Cobisnis.com – Perlombaan raksasa teknologi membangun pusat data demi mendominasi lanskap kecerdasan buatan (AI) memicu kekhawatiran baru di Amerika Serikat. Di tengah lonjakan pembangunan data center, jaringan listrik nasional yang sudah menua dinilai belum siap menanggung lonjakan kebutuhan energi, sementara rumah tangga AS justru menanggung sebagian besar biaya tambahan tersebut.
Pemerintahan Presiden Donald Trump bersama konsorsium gubernur dari negara bagian timur laut Amerika mendesak PJM, operator jaringan listrik terbesar di AS, untuk meredam lonjakan biaya listrik nasional. Para pejabat federal mengusulkan agar PJM menggelar lelang listrik darurat, di mana perusahaan teknologi besar diminta menanggung biaya lonjakan konsumsi listrik dari pusat data mereka. Namun, PJM menyatakan tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait rencana tersebut.
Ledakan Pembangunan Pusat Data
Virginia saat ini menjadi lokasi klaster pusat data terbesar di dunia, dengan 561 pusat data di 23 pasar berbeda, menurut Data Center Map. Selain itu, pembangunan juga meluas ke wilayah yang lebih terpencil, di mana pasokan energi lebih melimpah dan tekanan terhadap jaringan listrik lebih rendah. Laporan McKinsey & Company menyebut Denver, Los Angeles, dan Pennsylvania sebagai wilayah potensial pertumbuhan berikutnya.
Sejumlah negara bagian bahkan memberikan insentif. Ohio, misalnya, menawarkan pembebasan pajak penjualan sebagian atau penuh bagi perusahaan yang melakukan investasi besar di sektor pusat data.
Perusahaan Teknologi Paling Agresif
Perusahaan teknologi raksasa AS memimpin ekspansi ini. Meta menghabiskan US$17 miliar untuk belanja modal pada kuartal yang berakhir Juni 2025. Microsoft mengalokasikan US$24,2 miliar pada periode yang sama, sementara Amazon berencana menanamkan US$15 miliar di Indiana Utara, di luar investasi US$11 miliar yang diumumkan pada 2024. Bank of America memperkirakan belanja tahunan perusahaan untuk konstruksi pusat data mencapai US$40 miliar pada Juni lalu.
Dampak ke Tagihan Listrik
Lonjakan pembangunan pusat data turut mendorong kenaikan tarif listrik rumah tangga. Data Energy Information Administration menunjukkan tarif listrik residensial naik 5,2 persen pada Oktober dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Analisis Bloomberg News bahkan mencatat kenaikan biaya listrik hingga 267 persen di wilayah dekat pusat data dalam lima tahun terakhir.
Menurut Ryan Hledik dari Brattle Group, lonjakan permintaan dari pusat data menjadi salah satu penyebab utama. Meski demikian, harga bisa turun jika pusat data dibangun di wilayah dengan kapasitas listrik berlebih atau beroperasi di luar jam puncak. Infrastruktur listrik AS yang menua juga memperparah biaya, terutama pada sistem distribusi yang membutuhkan investasi mahal pascapandemi.
Konsumsi Energi Terus Meningkat
Departemen Energi AS memperkirakan pusat data akan mengonsumsi 6,7 hingga 12 persen total listrik nasional pada 2028, naik dari 4,4 persen pada 2023. Sejumlah perusahaan listrik mulai menerapkan tarif khusus bagi pelanggan besar agar beban tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat.
Negara bagian Oregon telah mengesahkan aturan yang mewajibkan pusat data membayar sesuai tekanan yang mereka timbulkan pada jaringan listrik. Microsoft pun menyatakan siap membayar tarif listrik lebih tinggi di wilayah tempat mereka membangun pusat data.
Tekanan Terhadap Pasokan Air
Selain listrik, pusat data juga membutuhkan air dalam jumlah besar untuk sistem pendinginan. McKinsey mencatat kebutuhan air fasilitas ini diperkirakan meningkat 170 persen pada 2030. Pembangkit listrik termal yang mendukung pusat data juga memerlukan air untuk pendinginan, menambah tekanan terhadap sumber daya lokal.
Hledik menilai tantangan ke depan adalah menciptakan keseimbangan agar pusat data dan masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa merugikan komunitas lokal. “Bagaimana menciptakan kondisi agar semua pihak menjadi pemenang, bukan hanya sebagian,” ujarnya.
