JAKARTA, Cobisnis.com – ASEAN belum mencabut pembatasan terhadap kehadiran pemimpin militer Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut. Keputusan ini kembali ditegaskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 yang berlangsung di Manila, Filipina, pada 15 November 2026.
Para pemimpin ASEAN sepakat mempertahankan kebijakan yang tidak memberikan representasi politik penuh kepada Myanmar dalam KTT maupun pertemuan para menteri luar negeri. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Mengutip Reuters, pembatasan itu tetap dipertahankan karena Myanmar dinilai belum menunjukkan kemajuan nyata dalam menjalankan Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus (5PC) yang disepakati ASEAN pada April 2021.
Melalui kebijakan tersebut, Myanmar hanya dapat mengirimkan diplomat karier tingkat lebih rendah untuk menghadiri sejumlah pertemuan ASEAN. Pemimpin militer negara itu, Min Aung Hlaing, belum diizinkan mewakili Myanmar dalam forum politik tingkat tinggi.
ASEAN Buka Peluang Pemulihan Representasi Myanmar
Meski mempertahankan pembatasan, ASEAN membuka kemungkinan pemulihan representasi politik Myanmar secara bertahap. Langkah tersebut dapat dipertimbangkan apabila negara itu menunjukkan kemajuan yang berkelanjutan dan konkret dalam melaksanakan Konsensus Lima Poin.
Kesepakatan tersebut mencakup penghentian kekerasan, dialog antarpihak yang berkonflik, mediasi melalui utusan khusus ASEAN, serta penyaluran bantuan kemanusiaan. ASEAN juga mendorong negara-negara anggotanya melakukan pendekatan konstruktif dengan seluruh pihak terkait melalui konsultasi bersama ketua ASEAN.
Krisis Myanmar bermula setelah militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021. Kudeta tersebut memicu demonstrasi, tindakan represif terhadap kelompok pro-demokrasi, hingga konflik bersenjata yang meluas di berbagai wilayah.
Hingga kini, konflik tersebut masih menjadi tantangan bagi ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Organisasi regional itu terus mendorong penghentian kekerasan dan dialog sebagai dasar penyelesaian krisis Myanmar.













