JAKARTA, Cobisnis.com – Amerika Serikat kembali menyita sebuah kapal di lepas pantai Venezuela pada Sabtu, menurut seorang pejabat AS yang mengetahui langsung operasi tersebut. Langkah ini menandai peningkatan tekanan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Caracas.
Penyitaan ini merupakan insiden kedua yang diketahui terjadi bulan ini, setelah Trump mengumumkan “blokade” terhadap kapal tanker minyak yang terkena sanksi dan keluar-masuk Venezuela. Sebelumnya, pada 10 Desember, AS telah menyita sebuah tanker minyak besar bernama Skipper yang dikenai sanksi karena keterkaitannya dengan Iran.
Berbeda dengan kasus sebelumnya, kapal yang disita pada Sabtu tersebut tidak berada di bawah sanksi AS, kata pejabat tersebut. Penyitaan juga tidak mendapat perlawanan dari awak kapal. Kapal tersebut merupakan tanker berbendera Panama yang mengangkut minyak Venezuela dan dilaporkan bertujuan akhir ke Asia.
Operasi penyitaan dipimpin oleh Penjaga Pantai AS (US Coast Guard) dengan dukungan militer AS dan dilakukan di perairan internasional. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, yang membawahi Penjaga Pantai, mengunggah video berdurasi tujuh menit di media sosial yang memperlihatkan helikopter melayang di atas kapal tanker tersebut.
Noem menuliskan bahwa kapal itu ditangkap dalam “aksi sebelum fajar” oleh Penjaga Pantai dengan dukungan Departemen Pertahanan, serta menyebut kapal tersebut terakhir kali berlabuh di Venezuela. “Amerika Serikat akan terus memburu pergerakan ilegal minyak yang dikenai sanksi dan digunakan untuk mendanai narkoterorisme di kawasan,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Venezuela mengumumkan bahwa Iran menawarkan kerja sama untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai “aksi pembajakan” dan “terorisme internasional” oleh pemerintah AS. Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, mengatakan melalui Telegram bahwa ia telah berbicara via telepon dengan mitranya dari Iran, Abbas Araghchi, untuk meninjau hubungan bilateral dan membahas “perkembangan terbaru di Karibia, khususnya ancaman” serta “pencurian kapal yang memuat minyak Venezuela.”
Gil menyebut Teheran menyatakan “solidaritas penuh” kepada img Venezuela dan menawarkan kerja sama “di semua bidang” untuk menghadapi tindakan AS yang dinilainya melanggar hukum internasional.
Penyitaan kapal ini, ditambah ancaman Trump mengenai kemungkinan serangan darat di wilayah Venezuela, semakin meningkatkan tekanan terhadap Caracas dengan menargetkan jalur ekonomi utamanya. Tekanan ini datang setelah sektor minyak Venezuela sebelumnya sudah terpukul oleh sanksi baru awal tahun ini.
AS kini telah berbulan-bulan menjalankan kampanye tekanan terhadap Venezuela, termasuk mengerahkan ribuan tentara dan satu gugus kapal induk ke Karibia, melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba, serta melontarkan ancaman berulang terhadap Presiden Nicolás Maduro.
Militer AS dilaporkan telah menewaskan 104 orang dalam serangan yang menghancurkan 29 kapal yang diduga digunakan untuk perdagangan narkoba. Pemerintahan Trump menyebut aksi tersebut sebagai upaya menekan aliran ilegal narkoba dan migran dari Venezuela, meski langkah-langkah itu juga dinilai sebagai bagian dari strategi lebih luas untuk menekan Maduro, yang penggulingannya disebut-sebut sebagai tujuan utama Gedung Putih.
Trump juga menegaskan fokusnya pada minyak Venezuela, yang menurutnya seharusnya dapat diakses AS jika Maduro lengser. Perusahaan minyak negara Petróleos de Venezuela (PDVSA) menguasai industri migas negara itu. Chevron yang berbasis di Houston menjadi satu-satunya perusahaan AS yang masih beroperasi di Venezuela melalui celah sanksi, dengan membayar sebagian hasil produksinya kepada PDVSA.
Meski Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, produksinya jauh di bawah kapasitas akibat sanksi internasional, dengan sebagian besar ekspor minyaknya dijual ke China.
Pemerintah Venezuela mengecam keras blokade tersebut, menyebutnya sebagai “ancaman serius dan sembrono.” Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, menyatakan negaranya “menolak pencurian dan pembajakan kapal swasta lain yang mengangkut minyak Venezuela” dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melaporkannya ke Dewan Keamanan PBB, organisasi multilateral lain, serta pemerintah di seluruh dunia.
