JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat menyerukan penerapan batas bunga kartu kredit sebesar 10% selama satu tahun, dengan alasan masyarakat AS sedang “diperas”. Seruan tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di Truth Social.
Trump menyebut batas bunga itu diharapkan mulai berlaku pada 20 Januari, bertepatan dengan satu tahun kembalinya ia ke Gedung Putih. Namun, ia tidak merinci bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan, termasuk apakah hanya bersifat sukarela bagi perusahaan kartu kredit atau akan menggunakan mekanisme pemerintah untuk menegakkannya.
Dalam unggahannya, Trump menekankan alasan “AFFORDABILITY!” atau keterjangkauan sebagai dasar usulan pembatasan sementara itu. Isu biaya hidup memang menjadi sumber frustrasi yang kian besar bagi banyak warga Amerika dan sekaligus menjadi beban politik bagi Trump dan Partai Republik. Setelah bertahun-tahun mengalami tekanan inflasi, Trump menyalahkan pendahulunya, Presiden Joe Biden, atas tingginya suku bunga kartu kredit.
Namun, dukungan terhadap pembatasan bunga kartu kredit ini dinilai sebagai perubahan sikap Trump. Tahun lalu, pemerintahannya justru membatalkan aturan pemerintahan Biden yang membatasi biaya kartu kredit hingga US$8. Saat itu, Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) memperkirakan kebijakan Biden dapat menghemat lebih dari US$10 miliar per tahun bagi keluarga Amerika dengan memangkas biaya rata-rata dari US$32.
Upaya pembatasan biaya tersebut sempat diblokir oleh hakim federal pada 2024, dan pemerintahan Trump kemudian berpihak pada bank-bank yang menggugat aturan tersebut.
Belum jelas apakah perbankan akan menyetujui usulan Trump kali ini. Bunga kartu kredit merupakan salah satu sumber pendapatan utama lembaga keuangan. Pembatasan suku bunga dikhawatirkan justru berbalik arah, memicu pengetatan standar kredit dan membuat akses pinjaman semakin sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang memiliki skor kredit rendah.
Kondisi tersebut berpotensi memperparah apa yang disebut sebagai ekonomi berbentuk huruf K, di mana kesenjangan kekayaan semakin melebar. Kelompok masyarakat kaya menikmati keuntungan dari kenaikan pasar saham, harga rumah, dan upah, sementara kelompok berpenghasilan lebih rendah tertekan oleh harga tinggi, utang, dan perlambatan pasar tenaga kerja.
Pengumuman Trump soal kartu kredit ini muncul di akhir pekan yang dipenuhi pernyataan ekonomi populis di media sosial. Sehari sebelumnya, ia menulis telah memerintahkan “perwakilan saya” untuk membeli obligasi hipotek demi menekan biaya perumahan. Pada Rabu, Trump juga mengklaim akan melarang investor institusional membeli rumah tapak.
Meski demikian, Trump masih menghadapi tantangan besar untuk meyakinkan publik. 61% warga Amerika menyebut kebijakan Trump justru “memperburuk kondisi ekonomi”. Sementara itu, laporan terbaru Federal Reserve New York menunjukkan ekspektasi warga Amerika untuk mendapatkan pekerjaan turun ke titik terendah sepanjang sejarah.
Di sisi lain, pemerintahan Trump juga berupaya melemahkan CFPB, lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang selama ini menangani pengawasan dan pengaduan konsumen, dan telah lama menjadi sasaran kritik kelompok konservatif.
