JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara mengungkapkan bahwa enam perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin, 4 November, Ara mengatakan bahwa kerja sama dengan pihak swasta ini penting dilakukan mengingat anggaran kementerian yang terbatas.
Ara mengaku telah mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melibatkan swasta dalam seluruh proses pembangunan rumah, mulai dari penyediaan lahan hingga pembangunan fisik.
“Saya sudah tanya kepada Kepala BPKP, boleh tidak kalau tanahnya dari swasta, bangunannya swasta, izinnya swasta, boleh. Jadi saya akan melakukan itu,” ucap dia.
Namun, Ara menekankan pentingnya mempersiapkan instrumen yang tepat agar tercipta kelola yang baik dalam kerja sama tersebut. Ia juga mengakui bahwa diperlukan fleksibilitas dalam aturannya, termasuk terkait model pembiayaan.
“Misalnya ada orang yang mau menyerahkan tanahnya, tetapi yang membangun siapa? Kalau tidak ada yang membangun, boleh tidak anggarannya dari kami (pemerintah)? Jadi ada variasi-variasi (pembiayaan). Maka di sini diperlukan kelenturan aturan, tetapi tidak melanggar hukum,” jelas dia.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya mencari cara-cara inovatif untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.
Ia juga menyatakan akan segera menyiapkan blueprint atau peta jalan yang jelas dalam mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 untuk pembangunan perumahan adalah Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.
Menteri PKP sebelumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan target 3 juta rumah dapat dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.
Ia mencontohkan, rumah susun atau Rusun Pasar Rumput memiliki 1.984 unit, tetapi baru terisi sekitar 400 unit untuk relokasi korban kebakaran Manggarai.
Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.
Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.
Merujuk data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) pada 2015-2023 mencapai 9.206.379 unit. Adapun prognosis capaian PSR pada 2024 ditetapkan sebesar 1.042.739 unit. Namun, capaian PSR hingga Oktober 2024 baru mencapai 947.485 unit.
