JAKARTA, COBISNIS.COM – Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengatasi kekurangan anggaran belanja negara pada tahun 2025 dengan mengejar penerimaan negara yang bocor akibat pengemplangan pajak.
Dradjad Wibowo, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengungkapkan bahwa anggaran belanja negara tahun depan diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 3.900 triliun. Sementara itu, APBN 2025 hanya mengalokasikan belanja sebesar Rp 3.621,3 triliun, yang berarti terdapat kekurangan sekitar Rp 300 triliun.
Menurut Dradjad, terdapat gap antara alokasi APBN yang sudah ditetapkan dan kebutuhan riil anggaran belanja negara. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah berencana mengejar penerimaan negara yang hilang akibat pengemplang pajak. Dradjad menambahkan, kebocoran penerimaan pajak ini mencapai nilai yang melebihi kekurangan anggaran yang sebesar Rp 300 triliun tersebut.
Dradjad menjelaskan bahwa timnya menemukan adanya penerimaan negara yang bocor, terutama dari pajak-pajak yang belum dikumpulkan dan potensi-potensi penerimaan negara yang belum tergali. Dalam hal ini, pemerintah akan fokus pada mengumpulkan pajak yang seharusnya sudah masuk ke kas negara namun tertunda atau tidak dibayarkan.
Lebih lanjut, Dradjad menyoroti bahwa salah satu sumber kebocoran penerimaan negara berasal dari kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pengemplangan pajak. Ia menjelaskan bahwa beberapa wajib pajak sudah dinyatakan kalah dalam sidang di Mahkamah Agung, namun mereka belum membayar kewajiban pajaknya sesuai putusan hukum. Beberapa wajib pajak bahkan sudah tidak membayar pajak selama 10 hingga 15 tahun.
Dalam pernyataannya, Dradjad menyebutkan bahwa jumlah penerimaan negara yang hilang akibat kasus-kasus ini sangat besar. Pemerintahan Prabowo akan mengintensifkan upaya untuk menagih pajak dari wajib pajak yang sudah kalah di pengadilan namun masih enggan untuk membayar kewajibannya. Langkah ini dinilai penting untuk menutupi kekurangan anggaran belanja negara.
Selain menagih pajak yang tertunda, Dradjad juga mengatakan bahwa masih terdapat sumber-sumber penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal. Ia menekankan bahwa ini bukan hanya sekadar teori, melainkan potensi yang nyata dan dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintahan mendatang. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Dradjad menyebutkan bahwa ketika ia menjadi pimpinan di salah satu lembaga keamanan nasional, ia bisa melihat dengan jelas potensi pajak yang belum tergali dengan baik. Pemerintah akan menggunakan data-data yang dimiliki untuk mengecek dan menggali sumber-sumber penerimaan negara hingga ke detail terkecil.
Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk mengejar setiap potensi penerimaan pajak yang masih bisa dikumpulkan, baik dari pajak yang belum dibayarkan maupun dari sumber-sumber yang belum tergali. Dradjad menegaskan bahwa ini adalah langkah yang nyata dan bukan hanya sekadar retorika politik.
