JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan ragu mencopot atau memecat pejabat daerah yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya. Penegasan ini disampaikan saat memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Papua di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prabowo menekankan bahwa jabatan publik merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan secara serius dan bertanggung jawab. Setiap kepala daerah diminta fokus bekerja demi kepentingan masyarakat dan pembangunan.
Presiden menyatakan pemerintah pusat terus memperkuat penegakan hukum dan pengawasan terhadap kinerja pejabat daerah. Pejabat yang tidak kompeten atau melanggar aturan akan dikenai sanksi tegas.
Menurut Prabowo, pencopotan pejabat dilakukan tanpa memandang latar belakang politik, partai, suku, ras, maupun asal-usul. Semua pejabat diperlakukan sama berdasarkan kinerja dan integritas.
Ia menilai toleransi terhadap pejabat yang gagal bekerja hanya akan merugikan rakyat dan memperlambat pembangunan. Karena itu, evaluasi kinerja menjadi instrumen penting dalam pemerintahan.
Prabowo juga menegaskan bahwa loyalitas pejabat negara harus sepenuhnya ditujukan kepada rakyat dan konstitusi. Jika amanah tersebut tidak dijalankan, maka pejabat yang bersangkutan dipersilakan untuk berhenti.
Dalam konteks Papua, Presiden menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang aktif dan responsif. Kepala daerah diminta hadir langsung dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia menilai pembangunan daerah membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja nyata, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif. Pemerintah pusat, kata Prabowo, siap mengambil langkah korektif jika diperlukan.
Penegasan ini mencerminkan arah pemerintahan Prabowo yang mengedepankan kinerja, disiplin, dan akuntabilitas aparatur negara. Reformasi birokrasi disebut sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Langkah tegas tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
