JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada era pemerintahan Prabowo Subianto di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Basuki memastikan, kuota rumah subsidi pada pemerintahan Prabowo lebih banyak dibanding tahun 2024. Kementerian PUPR telah meminta tambahan kuota rumah subsidi dan akan dialokasikan oleh Kemenkeu.
“Sekarang ini kami lagi minta tambahan ke Kemenkeu. Kalau target (rumah subsidi) habis, berarti kan bagus karena itu BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) langsung di bawah Kemenkeu,” ujar Basuki kepada wartawan yang dikutip Kamis, 22 Agustus.
“Saya lupa angkanya, (tapi) pasti lebih (daripada kuota FLPP tahun ini) karena programnya Pak Prabowo, kan, 3 juta rumah. Jadi, kami sesuaikan dengan itu,” sambungnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menuturkan, kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tahun 2024 sebanyak 166.000 unit rumah subsidi ludes pada Agustus ini.
Zainal Fatah mengatakan, ludesnya kuota KPR FLPP ini dikarenakan angkanya yang lebih rendah dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 229.000 unit rumah subsidi.
“Menurut hitungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Agustus ini sudah habis. Semua sudah terdistribusi,” ujar Zainal saat ditemui usai konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan 2025 di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus.
Zainal bilang, pihaknya telah mengusulkan penambahan kuota FLPP tahun ini kepada Kemenkeu.
Namun, katanya, hingga saat ini masih belum ada sinyal fasilitas pembiayaan rumah subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu akan ditambah.
“Saya belum tahu, uangnya bukan di kami. Tapi, prinsip secara program kami mengusulkan (penambahan kuota) karena kami melihat ada kebutuhan dan memang tahun ini lebih kecil,” katanya.
