JAKARTA, Cobisnis.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, anggaran perayaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, mencapai Rp87 miliar.
“Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk kegiatan 17-an di IKN,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN Kita Juli 2024, Selasa, 13 Agustus.
Isa menyebut, realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan HUT RI di IKN lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran perayaan di Jakarta tahun lalu yang mencapai Rp53 miliar.
“Kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp53 miliar,” ujarnya.
Lantas, hal tersebut mengundang kontra dari berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat hingga pengamat. Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, peringatan HUT RI di IKN hanyalah keinginan semata dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja.
“Itu, kan, permintaan Jokowi, ya, terserah Presiden. Kan emang dia yang pengen, harus dituruti, ya,” ujar Agus, Selasa, 13 Agustus.
Dia menilai, mulanya Jokowi meminta 8.000 tamu hadir dalam peringatan upacara di IKN tersebut. Namun, kata dia, saat ini jumlah tamu undangan yang hadir hanya sekitar 2.000 saja.
“Dulu, kan, maunya 8.000 tamu di situ (IKN) mau tidur di mana, berdiri di mana, naik apa? Ya sekarang kalau segitu, ya, pastilah sewa kendaraan, datangin bus, berapa ongkosnya, undang tamu, kasih tiket, bayar hotel. Itu pasti enggak dibayar nanti. Kan pasti ada event organizer (EO), ada sub-sub kontraktornya,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Agus, pada akhirnya peringatan HUT RI ke-79 di IKN hanyalah ‘ambisi’ Jokowi semata tanpa memikirkan dampaknya terhadap berbagai hal.
“Iya lah. Habis ambisi siapa, enggak ada ambisi lain. Dua tahun disuruh pindah mana ada. Di dunia enggak ada dua tahun pindah, emangnya pindah kandang kambing. Kan pindah ibu kota,” ungkap Agus.
Menurut Agus, pembangunan infrastruktur yang buru-buru juga sudah menjadi polemik saat ini. Dia menilai, pekerja-pekerja konstruksi di IKN belum dibayar sampai sekarang.
“Lihat sekarang kayak bikin infrastruktur, semua itu, kan, menyiksa orang-orang yang mengerjakannya (karena) belum dibayar. Terus semua, kan, buru-buru bikin jalan tol. (Karena) buru-buru akhirnya perawatannya mahal banget. Terus gimana? Orang isi kepalanya (Jokowi) sudah itu, yang bisa melarang siapa,” tuturnya.
“Kami lihat saja lah ego-ego yang begitu tingginya, enggak mikir. Kami lihat saja,” pungkas Agus.
