JAKARTA,Cobisnis.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun.
Target tersebut naik 6,26 persen dibandingkan pendapatan negara dalam APBN 2023 sebesar Rp2.637,2 triliun.
Sementara target pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, terdiri dari target penerimaan pajak pada tahun menjadi Rp1.988,9 triliun, dari sebelumnya Rp1.986,9 triliun. Sementara itu, target PNPB pada tahun depan disepakati Rp492 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan untuk mencapai target pendapatan untuk tahun 2024 akan dicapai melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, Sri Mulyani menerangkan, sektor perpajakan akan terus didorong melalui kinerja ekonomi yang membaik dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Selain itu, pemberian insentif perpajakan juga tetap dilakukan secara terarah dan terukur.
“Bahkan basis perpajakan juga akan diperluas dan ditingkatkan. Tingkat kepatuhan pajak akan terus diperbaiki optimalisasi,” ujar Sri Mulyani dalam agenda Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu, 29 November.
Sri Mulyani menyampaikan dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga akan dilakukan dengan terus menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan. Lantaran, PNBP juga berasal dari sumber daya alam.
PNBP juga perlu ditingkatkan dari sisi tata kelolanya.
Sedangkan dari sisi belanja pemerintah, Sri Mulyani menyampaikan DPR telah menyepakati bahwa Belanja Negara tahun 2024 mencapai Rp3.325,1 triliun.
“Ini artinya tumbuh 8,6 persen dibandingkan APBN 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun,” terangnya.
Menurut Sri Mulyani anggaran belanja negara di 2024 diperuntukan untuk menyelesaikan infrastruktur, percepatan tranformasi ekonomi hijau dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara.
Selain itu, belanja pemerintah juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan dukungan untuk Pilkada.
Sri Mulyani, memperkirakan defisit produk domestik bruto (PDB) pada 2024 sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.
