JAKARTA,Cobisnis.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan, rencana peluncuran bursa karbon perdana akan dilakukan pekan depan.
“Peluncuran bursa karbon perdana rencananya akan dilakukan tanggal 26 September ini. Jadi minggu depan,” ujar Mahendra dalam Seminar Nasional Pengurangan Emisi gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia kepada wartawan, Senin, 18 September.
Dikatakan Mahendra, dengan adanya bursa karbon ini, semua proses dari hulu seperti penyiapan unit karbon, segala bentuk registrasi, verifikasi, sertifikasi, pembuktiaan keabsahan hingga perdagangan dan bagaimana menjaga perdagangan berhasil dengan baik akan segera dimulai minggu depan.
“Tapi secara paralel kita bersama harus terus meningkatkan diri dalam pemahaman pengetahuan kapasitas untuk benar-benar mengerti bagaimana membentuk ekosistem tadi,” lanjut Mahendra.
Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) 12/2023.
“Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023,” ungkap Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengutip Antara, Jumat, 8 September.
Jeffrey memastikan BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam SEOJK 12/2023, yang mana merupakan aturan teknis dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023.
Sebagaimana diketahui, OJK telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023) sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023 pada Kamis, 7 September.
“Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023,” ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.
Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, maka diharapkan dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.
