JAKARTA, Cobisnis.com – Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober 2025, Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah Pendudukan (COGAT) mengumumkan, militer Israel telah memulai operasi militer di Jalur Gaza bagian tengah, dekat garis kuning, tepatnya di tiga blok.
Dilansir Anadolu, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dirilis pada Senin, pelanggaran Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 telah menewaskan 1.650 warga Palestina dan melukai 5.975 lainnya.
COGAT menyampaikan melalui unggahan di Facebook bahwa militer telah memulai operasi militer di Jalur Gaza bagian tengah, dekat garis kuning, tepatnya di kawasan bernomor 660, 661, dan 666.
COGAT mengklaim operasi tersebut menargetkan apa yang mereka sebut sebagai “infrastruktur teroris”.
“Selama operasi berlangsung, Jalan Salah al-Din akan ditutup di blok-blok wilayah tersebut,” tulis pernyataan COGAT.
Lembaga tersebut juga meminta warga Palestina menjauhi kawasan operasi hingga juru bicara militer Israel mengeluarkan pengumuman resmi mengenai berakhirnya operasi.
Namun, COGAT tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk operasi militer tersebut maupun perkiraan waktu pelaksanaannya.
Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku sebagai bagian dari tahap pertama rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di wilayah tersebut.
Berdasarkan kesepakatan tahap pertama, militer Israel menarik pasukannya ke garis yang dikenal sebagai “garis kuning” di dalam wilayah Gaza.
Israel hingga kini masih menduduki sekitar 70 persen wilayah Jalur Gaza, sementara sebagian besar warga Palestina terkonsentrasi di kawasan yang berada di luar wilayah kendali militer Israel.
Sejak Oktober 2023, perang Israel di Gaza yang disebut sebagai genosida telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 176.000 lainnya. Sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak.
Perang tersebut juga merusak atau menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan biaya pembangunan kembali wilayah tersebut mencapai sekitar 71,4 miliar dolar AS.












