JAKARTA, Cobisnis.com – Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Jawa Timur, mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal Malaysia karena terbukti melampaui batas waktu izin tinggal atau overstay selama 54 hari. Selain deportasi, keduanya juga dikenai tindakan penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Dua WNA tersebut masing-masing berinisial NA dan RAZ. Keduanya diketahui tinggal di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, untuk keperluan kunjungan keluarga.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Aditya Nursanto, menjelaskan bahwa kedua warga Malaysia itu masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata. Selama berada di Tanah Air, mereka juga telah melaporkan keberadaannya kepada pihak imigrasi.
Namun, masa berlaku izin tinggal yang dimiliki ternyata telah terlampaui selama 54 hari. Atas pelanggaran tersebut, petugas menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan pada Jumat (13/11/2026).
Dikutip dari Antara, Aditya menegaskan bahwa tindakan deportasi merupakan bentuk penegakan hukum sekaligus upaya menjaga kedaulatan negara.
Ia menjelaskan, penindakan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara itu, Pasal 1 angka 36 dalam undang-undang yang sama mengatur deportasi sebagai tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.
Aditya mengingatkan seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia agar memperhatikan masa berlaku izin tinggal masing-masing. Setiap orang asing wajib mematuhi ketentuan keimigrasian selama berada di wilayah Indonesia.
Imigrasi Perketat Pengawasan WNA
Selain penindakan terhadap dua warga Malaysia tersebut, Imigrasi Blitar juga meningkatkan pengawasan melalui Operasi Wirawaspada 2026.
Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menjaring empat WNA melalui pemantauan dan pemeriksaan di sejumlah lokasi yang menjadi titik konsentrasi keberadaan orang asing.
Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen perjalanan serta keterangan mengenai aktivitas para WNA, baik di tempat tinggal maupun ketika sedang melakukan perjalanan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya preventif dan penegakan hukum keimigrasian untuk memastikan setiap warga negara asing mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.













