JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan memberikan hasil berarti. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik tersebut telah memiliki kekuatan hukum final.
Yusril menjelaskan, tidak tersedia lagi jalur hukum yang dapat ditempuh Gibran setelah MA memutus perkara dengan objek sengketa yang sama. Ia menegaskan bahwa persoalan penyetaraan ijazah tersebut telah diperiksa melalui proses peradilan.
“Tidak ada gunanya (membuktikan di PTUN). Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menyebut Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut. Menurut Yusril, hak mengajukan PK hanya dimiliki Direktorat Jenderal Kemendikdasmen sebagai pihak tergugat dalam perkara penyetaraan ijazah.
Namun, Yusril memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK. Sebaliknya, kementerian tersebut disebut akan menjalankan putusan MA yang memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya menyampaikan keinginannya untuk tetap memperjuangkan pembuktian ijazah melalui PTUN. Ia mengaku langkah tersebut merupakan salah satu saran Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ungkap Gibran.
Gibran juga menyebut Prabowo menyarankan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK ke MA. Sementara itu, Yusril menilai pembuktian di luar pengadilan tidak dapat mengubah putusan hukum yang telah ditetapkan.
