JAKARTA, Cobisnis.com – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani melaporkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Faisal menyampaikan bahwa puncak musim hujan diperkirakan berlangsung selama tiga bulan, mulai Desember 2026 hingga Februari 2027. Meski sifat hujan diprediksi berada dalam kategori normal, potensi curah hujan ekstrem tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Kemudian masuknya musim hujan tahun ini mundur 20 sampai 30 hari dan nanti puncak musim hujan ada di 3 bulan, yaitu bulan Desember 2026, bulan Januari, dan bulan Februari 2027 dengan sifat hujan yang normal, artinya hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tapi durasinya lebih pendek. Sehingga tadi dalam rapat banyak dibahas terkait dengan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Faisal.
BMKG bersama BNPB telah menyiapkan sistem peringatan dini yang dapat diakses masyarakat melalui situs resmi BMKG. Informasi tersebut mencakup potensi hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
Faisal menjelaskan, pemantauan cuaca dilakukan melalui beberapa rentang waktu. Informasi potensi hujan dalam tiga hingga enam jam ke depan atau nowcasting bahkan dapat dipantau hingga tingkat kecamatan dengan status waspada, siaga, dan awas.
Selain itu, BMKG menyediakan prakiraan harian hingga tujuh hari, dasarian hingga sepuluh hari, serta prediksi bulanan untuk membantu pemerintah daerah mempersiapkan langkah mitigasi.
Dalam upaya mengurangi risiko bencana, BMKG juga berkoordinasi dengan BNPB untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan ekstrem, banjir, dan longsor.
Pemerintah turut menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui dua metode, yakni mengarahkan hujan turun di wilayah yang relatif aman serta menggunakan bahan semai berupa kapur tohor untuk menghambat proses kondensasi awan.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena terdapat sekitar 38 sungai yang masih dalam proses normalisasi. Pemerintah berupaya mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan yang belum siap menghadapi peningkatan debit air.
Upaya antisipasi ini diharapkan dapat menekan risiko bencana selama puncak musim hujan sekaligus melindungi masyarakat dan infrastruktur di berbagai daerah.
