JAKARTA, Cobisnis.com – Pariwisata Indonesia kembali mencapai keberhasilan. Setelah melalui proses revalidasi dalam Sidang ke-11 Dewan UNESCO Global Geoparks (11th Session of the Council of the UNESCO Global Geoparks 2026), Lima geopark Indonesia berhasil meraih status Green Card atau kartu hijau dari UNESCO.
Kelima geopark tersebut adalah Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat, dan Maros-Pangkep. Dalam sidang yang sama, Bojonegoro dinyatakan lolos sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) baru.
Capaian ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kualitas tata kelola geopark, menjaga kelestarian warisan geologi, serta mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui siaran pers yang diterima Cobinis, Sabtu (7/11/2026), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, pengakuan UNESCO bukan sekadar penghargaan internasional, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan kekayaan alam, geologi, dan budaya Indonesia tetap lestari serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Status geopark dunia harus dijaga melalui tata kelola yang kuat, konservasi yang nyata, dan pelibatan masyarakat lokal. Kita ingin keberadaan geopark tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat dunia, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” ungkap Menteri Pariwisata Widiyanti.
Adapun Geopark Ranah Minang Silokek yang juga diusulkan sebagai UGGp baru diberikan kesempatan selama dua tahun untuk melengkapi rekomendasi UNESCO Global Geopark.
Status Green Card bagi Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat, dan Maros-Pangkep ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara oleh Anggota Dewan Geopark Dunia dalam sidang tersebut.
Belitong UGGp yang ditetapkan pada 15 April 2021 berhasil meraih kembali Green Card setelah memperoleh Yellow Card atau kartu kuning pada revalidasi 2024.
Selama masa perbaikan dua tahun, Badan Pengelola Belitong UGGp bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung, dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menindaklanjuti rekomendasi UNESCO, terutama terkait komersialisasi Batu Satam dan standar konservasi penyu.
Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menerbitkan edaran larangan komersialisasi Batu Satam, sedangkan konservasi penyu kini dipusatkan di Pulau Cina yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam sidang, salah satu Anggota Dewan menyampaikan bahwa Belitong sangat layak menjadi percontohan (best practice) global bagi geopark lain penerima Yellow Card.
Sementera itu, Ijen UGGp yang terletak di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso menjalani revalidasi pertamanya setelah ditetapkan pada 24 Mei 2023. Kawasan dengan 21 geosite ini memiliki kawah aktif dengan danau asam terbesar di dunia serta fenomena blue fire. Ijen UGGp dinilai telah memenuhi rekomendasi dan saran UNESCO sebelumnya.
Merangin Jambi UGGp yang ditetapkan pada 2023 juga berhasil mempertahankan status Green Card. Kawasan seluas 4.832,31 kilometer persegi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, ini memiliki bentang alam batuan kapur berumur kuno dan Kaldera Masurai yang berumur 33.000 tahun.
Salah satu catatan dalam sidang adalah aktivitas tambang emas ilegal di sekitar sungai tempat fosil Muara Karing berada. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pengelola bersama Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Provinsi Jambi mengupayakan penutupan tambang secara hati-hati karena bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Raja Ampat UGGp yang ditetapkan pada 2023 menjalani revalidasi pertamanya pada 18–22 Agustus 2026 dan berhasil menuntaskan seluruh enam rekomendasi dari periode evaluasi sebelumnya.
Tindak lanjut tersebut antara lain mencakup identifikasi empat geosite baru di Pulau Misool pada 2024, pembangunan Geological Information Center (GIC) di Waisai dan pusat informasi di Pulau Yefman, serta peningkatan pelibatan masyarakat adat dalam pelestarian budaya, perlindungan geosite, dan pengembangan geowisata berkelanjutan.
Anggota Dewan mengapresiasi pengelolaan wilayah kepulauan Raja Ampat yang sangat luas dan menantang secara geografis. Isu pertambangan di sekitar wilayah perbatasan juga dinilai telah ditangani dengan baik melalui komitmen kuat pemerintah dalam melarang aktivitas tambang di dalam kawasan geopark. Seluruh Anggota Dewan yang hadir secara bulat menyetujui pemberian Green Card bagi Raja Ampat UGGp.
Maros-Pangkep UGGp yang ditetapkan pada 2023 menjalani misi revalidasi pertamanya pada 27–31 Juli 2026 oleh dua evaluator UNESCO. Kawasan seluas 5.254,10 kilometer persegi yang meliputi wilayah daratan dan perairan ini memiliki bentang alam karst kelas dunia, lebih dari 720 gua, warisan seni cadas prasejarah, kawasan konservasi laut, serta keanekaragaman hayati yang tinggi.
Kedua evaluator menilai Maros-Pangkep UGGp secara umum telah melaksanakan rekomendasi periode sebelumnya sehingga merekomendasikan pemberian Green Card.
Tindak lanjut tersebut antara lain mencakup pemasangan panel interpretasi dan simbol geopark di lokasi strategis, termasuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, penyusunan Master Plan 2025–2034 yang memasukkan agenda mitigasi perubahan iklim, program edukasi Geopark to School dan School to Geopark, serta penandatanganan nota kesepahaman dengan Oki Islands UGGp di Jepang dan Khorat UGGp di Thailand.
Menteri Pariwisata menjelaskan Kementerian Pariwisata berkontribusi aktif melalui pendampingan dan dukungan selama proses revalidasi.
“Dukungan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelas Menteri Pariwisata.
Lebih lanjut, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan geopark.
Kementerian Pariwisata akan terus meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan promosi UNESCO Global Geoparks Indonesia.
“Target kita adalah mempertahankan predikat Green Card sebagai bukti bahwa pengelolaan kawasan telah mampu menyeimbangkan aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, setiap rekomendasi UNESCO harus ditindaklanjuti melalui aksi nyata dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” tukas Menpar.
