• © Copyright 2025 Cobinis.com – All Right Reserved
Friday, November 20, 2026
Cobisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
No Result
View All Result
Cobisnis
No Result
View All Result
Home Nasional

MUI Minta Pemerintah Pertimbangkan Hukuman Mati bagi Koruptor

Desti Dwi Natasya by Desti Dwi Natasya
August 5, 2026
in Nasional
0
MUI Minta Pemerintah Pertimbangkan Hukuman Mati bagi Koruptor

JAKARTA, Cobisnis.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah dan DPR mempertimbangkan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Usulan tersebut disampaikan karena MUI menilai korupsi di Indonesia telah berada pada kondisi darurat dan membutuhkan langkah hukum yang lebih tegas. 

Wakil Ketua Umum MUI KH M. Cholil Nafis mengatakan pihaknya terus berdiskusi dengan pemerintah terkait berbagai isu penegakan hukum, termasuk mengenai pemberian sanksi berat bagi koruptor. Menurutnya, pembahasan tersebut juga mencakup isu hukuman mati yang dinilai relevan untuk dikaji. 

“Kita kan selalu diskusi. Berapa yang lalu kan Pak Yusril ke MUI bicara dua hal, soal hukuman mati, soal juga hukum LGBT. Kita selalu mendiskusikan,” ujar Cholil Nafis. 

MUI menilai penegakan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Ketika korupsi dinilai telah merusak masa depan bangsa dan menyengsarakan rakyat, negara diharapkan mengambil langkah yang memberikan efek jera. 

Usulan hukuman mati bagi koruptor sebelumnya juga telah dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII. MUI berencana menjadikan usulan tersebut sebagai salah satu rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah bersama sejumlah isu strategis lainnya, seperti RUU Perampasan Aset dan penguatan ekonomi syariah. 

Meski demikian, penerapan hukuman mati terhadap koruptor masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan DPR menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan perubahan regulasi apabila usulan tersebut akan diakomodasi. 

Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
free download udemy course
download huawei firmware
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download
Tags: cobisnis.comDprHeadlineHukuman Mati KoruptorIndonesia darurat korupsiKorupsiM Cholil NafisMUIpemerintah

Related Posts

Pramono Tetapkan UMP Jakarta Rp 6,1 Juta, Pengusaha Diminta Tetap Bertahan

Pramono Tetapkan UMP Jakarta Rp 6,1 Juta, Pengusaha Diminta Tetap Bertahan

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka...

Eks Kepala PPATK Pertanyakan Tidak Masuknya TPPU dalam UU Perampasan Aset

Eks Kepala PPATK Pertanyakan Tidak Masuknya TPPU dalam UU Perampasan Aset

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, mengkritik sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan...

Persib Pesta Gol di ASEAN Club Championship, Kini Hadapi Bali United

Persib Pesta Gol di ASEAN Club Championship, Kini Hadapi Bali United

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com — Persib Bandung meraih kemenangan besar saat menjamu Shan United dalam lanjutan ASEAN Club Championship. Bermain di Stadion...

Peringatan Hari Anak Sedunia 2026 Tekankan Pentingnya Hak Anak

Peringatan Hari Anak Sedunia 2026 Tekankan Pentingnya Hak Anak

by Hidayat Taufik
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Hari Anak Sedunia atau World Children's Day diperingati setiap 20 November. Pada 2026, peringatan ini mengangkat tema...

Resmi! UMP Jakarta 2027 Naik 7,1% Jadi Rp6,13 Juta

Resmi! UMP Jakarta 2027 Naik 7,1% Jadi Rp6,13 Juta

by M.Dhayfan Al-ghiffari
November 20, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka...

Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
IM3 Platinum Day Hadir di Jakarta, iPhone 18 Pro Ditawarkan Mulai Rp18 Jutaan

IM3 Platinum Day Hadir di Jakarta, iPhone 18 Pro Ditawarkan Mulai Rp18 Jutaan

November 19, 2026
ANTAM Tanam 10.000 Mangrove di Pantai Indah Kapuk

ANTAM Tanam 10.000 Mangrove di Pantai Indah Kapuk

November 19, 2026
Wonderful Indonesia Sales Mission 2026

Gaet wisman Singapura, Kemenpar Perkuat Wisata Melalui Wonderful Indonesia Sales Mission 2026

November 19, 2026
Seseorang Sedang Tidur - pexels/Artem Podrez

Bukan Gangguan Sistem Saraf, Ini Penjelasan Tidur dengan Posisi T-Rex

November 19, 2026
Pramono Tetapkan UMP Jakarta Rp 6,1 Juta, Pengusaha Diminta Tetap Bertahan

Pramono Tetapkan UMP Jakarta Rp 6,1 Juta, Pengusaha Diminta Tetap Bertahan

November 20, 2026
Eks Kepala PPATK Pertanyakan Tidak Masuknya TPPU dalam UU Perampasan Aset

Eks Kepala PPATK Pertanyakan Tidak Masuknya TPPU dalam UU Perampasan Aset

November 20, 2026
Laba Bersih BTN Melesat 22,6% Jadi Rp2,82 Triliun

Laba Bersih BTN Melesat 22,6% Jadi Rp2,82 Triliun

November 20, 2026
YCAB

Dorong UMKM Milik Perempuan Naik Kelas, Maybank Indonesia dan YCAB Gelar HERPower Empowering Day

November 20, 2026
">
  • Redaksi
  • Profil
  • Media Kit
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Cyber
  • Kontak

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi & Bisnis
  • Nasional
  • Industri
  • Lifestyle
  • Humaniora
  • Kesehatan & Olahraga
  • Startup Center
  • Foto
  • Youtube

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved