JAKARTA, Cobisnis.com – Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz menghadapi tantangan besar dari sisi keamanan. Selat sempit di dekat pantai selatan Iran itu biasanya dilalui lebih dari 60 kapal setiap hari dan menjadi jalur penting bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Namun meningkatnya ketegangan militer membuat banyak perusahaan pelayaran enggan mengambil risiko untuk melintasi wilayah tersebut.
Sejumlah pelaut komersial menyatakan ancaman serangan dari Iran membuat mereka tidak merasa aman berlayar di kawasan itu. Presiden Trump telah menawarkan jaminan berupa asuransi yang didukung pemerintah serta pengawalan kapal perang untuk memastikan kapal dapat melintas dengan aman. Meski begitu, para pelaut dan perusahaan pelayaran menilai ancaman rudal atau drone terhadap kapal dagang tetap menjadi risiko besar yang sulit diabaikan.
Situasi keamanan yang memburuk membuat aktivitas pelayaran di Selat Hormuz praktis terhenti. Pada satu hari tertentu bahkan tidak ada kapal tanker yang melintas, sementara banyak kapal lainnya terpaksa berlabuh di perairan sekitar Teluk Persia, termasuk di dekat pantai Irak. Sejumlah perusahaan pelayaran besar seperti Maersk dan Hapag-Lloyd juga menghentikan sebagian besar pengiriman menuju negara-negara di kawasan Teluk.
Kondisi tersebut memicu lonjakan harga energi global. Harga minyak dunia sempat melonjak di atas 80 dolar per barel, level tertinggi sejak Agustus 2024. Para analis memperingatkan jika jalur ini terus terganggu, rantai pasok global bisa ikut terdampak, menyebabkan biaya logistik meningkat dan harga barang bagi konsumen ikut naik.
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan sedang menyiapkan rencana pengawalan militer untuk kapal komersial. Namun banyak pelaku industri menilai upaya itu sulit diterapkan karena jumlah kapal tanker yang biasanya melintas sangat banyak dan memerlukan armada perang dalam jumlah besar untuk mengawalnya. Tanpa adanya gencatan senjata di kawasan tersebut, banyak perusahaan pelayaran menilai risiko operasi di sekitar zona konflik tetap terlalu tinggi.
