JAKARTA, Cobisnis.com – Sepuluh tahun setelah China secara resmi mengakhiri kebijakan kontroversial “satu anak,” upaya pemerintah untuk mendorong warganya memiliki lebih banyak anak masih belum mendapat respons positif. Banyak warga, khususnya generasi muda, menilai insentif yang diberikan belum sebanding dengan beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung dalam membesarkan anak.
Welkin Lei, pria berusia 30 tahun asal Beijing, kini tengah mempertimbangkan apakah ia dan istrinya akan memiliki anak kedua. Mereka sudah memiliki seorang anak berusia tiga tahun, yang perawatannya membutuhkan jasa penitipan anak berbayar. Di sisi lain, sebagai pasangan yang sama-sama anak tunggal, mereka juga harus memikirkan biaya dan waktu untuk merawat orang tua masing-masing yang mulai menua.
Dilema seperti ini menjadi cerminan tantangan besar yang dihadapi pemerintah China: bagaimana mendorong angka kelahiran setelah puluhan tahun pembatasan ketat yang mengubah struktur demografi. Lei menilai dukungan finansial pemerintah masih kurang. Menurutnya, jika negara benar-benar ingin mendorong warga punya lebih banyak anak, maka komitmen dan upaya yang diberikan harus jauh lebih besar.
Sejak kebijakan satu anak dicabut pada 1 Januari 2016, pemerintah China telah meluncurkan berbagai kebijakan pro-kelahiran. Namun, hasilnya belum signifikan. Populasi China justru menyusut selama tiga tahun hingga 2024. Meski terjadi sedikit peningkatan angka kelahiran pada 2024, jumlah tersebut masih kalah dibandingkan angka kematian dan diperkirakan tidak akan berkelanjutan.
Saat ini, penduduk berusia di atas 60 tahun mencakup lebih dari 20% dari total populasi sekitar 1,4 miliar jiwa. Proyeksi PBB menunjukkan angka ini berpotensi meningkat hingga setengah populasi pada tahun 2100. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi China dan ambisinya menyaingi Amerika Serikat, termasuk di bidang militer.
Presiden Xi Jinping telah menekankan pentingnya “keamanan populasi” dan menjadikan pembangunan “populasi berkualitas tinggi” sebagai prioritas nasional. Berbagai kebijakan baru diperkirakan akan terus digulirkan, mulai dari insentif pernikahan hingga dukungan kelahiran.
Namun, banyak warga menilai masalah mendasarnya belum tersentuh. Tingginya pengangguran anak muda, mahalnya biaya membesarkan anak, serta beban pengasuhan yang tidak seimbang terutama pada perempuan menjadi faktor utama rendahnya minat memiliki anak. Warisan kebijakan satu anak juga meninggalkan generasi yang harus menanggung tanggung jawab ganda merawat anak sekaligus orang tua, di tengah sistem jaminan sosial yang masih lemah.
Pemerintah pusat telah memperkenalkan bonus tunai tahunan sebesar 3.600 yuan untuk anak di bawah tiga tahun, memperlonggar aturan pendaftaran pernikahan, menyediakan prasekolah negeri gratis, serta berencana menghapus biaya persalinan rumah sakit pada 2026. Meski demikian, banyak keluarga menilai bantuan tersebut hanya “setetes air di lautan” dibandingkan biaya riil membesarkan anak, terutama di kota besar seperti Beijing dan Shanghai.
Selain itu, rendahnya angka pernikahan juga menjadi penghambat utama. Banyak perempuan muda memilih fokus pada karier dan menolak norma tradisional yang menempatkan mereka sebagai penanggung jawab utama urusan rumah tangga dan pendidikan anak. Ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi Covid-19 turut memperkuat sikap enggan menikah dan punya anak di kalangan generasi muda.
Para ahli menilai tantangan demografi China bersifat struktural dan sulit dibalikkan. Menurut ekonom Yao Yang, penurunan angka kelahiran sudah mencapai titik yang hampir tidak dapat dipulihkan. Meski kebijakan dapat memperlambat laju penurunan, kembalinya era puluhan juta kelahiran per tahun dinilai sangat kecil kemungkinannya.
Bagi sebagian warga yang hidup di era kebijakan satu anak, refleksi ini menimbulkan penyesalan. Banyak yang kini menyadari bahwa jika memiliki kebebasan memilih di masa lalu, mereka mungkin akan memilih memiliki lebih dari satu anak.
