JAKARTA, Cobisnis.com – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa tekanan terhadap kelapa sawit pada akhirnya ditanggung jutaan petani kecil di negara-negara berkembang. Ia menyerukan agar kewajiban uji tuntas (due diligence) berlaku setara bagi semua pihak, bukan hanya bagi petani.
Berbicara dalam special address pada IPOC 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026), Arif Havas menyebut sawit adalah tanaman petani kecil. Sekitar 7 juta petani kecil di dunia menanam sawit dan, menurut estimasi UNCTAD, memasok sekitar 40 persen minyak sawit global.
Di Indonesia, petani kecil menggarap lebih dari 40 persen areal sawit, dengan hampir 3 juta pekebun bergantung padanya. Di Malaysia ada sekitar setengah juta petani kecil, di Nigeria mereka menghasilkan lebih dari 80 persen produksi, dan di Kolombia tiga dari empat produsen berskala kecil.
“Karena itu, serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang,” ujarnya.
Arif Havas memaparkan empat “senjata” yang kini menyasar sawit: tarif, regulasi, keuangan, dan narasi. Di sektor keuangan, sejumlah bank besar Eropa menerapkan syarat ketat bagi nasabah sawit. Namun, mengutip laporan koalisi organisasi masyarakat sipil, ia menyebut bank-bank yang sama menyalurkan pembiayaan miliaran dolar kepada produsen senjata.
“Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya,” katanya terkait standar ganda di sektor keuangan global.
Petani sawit, termasuk petani kecil, dibebani syarat pembuktian yang sangat berat. Mereka harus menunjukkan lewat data ketertelusuran, geolokasi lahan, dan dokumen legalitas bahwa kebunnya tidak berasal dari deforestasi. Kalau tidak bisa membuktikannya, produknya ditolak pasar dan akses pembiayaannya ditutup.
Sebaliknya, ketika bank yang sama membiayai industri senjata, syaratnya hanya kelayakan kredit, yaitu kemampuan membayar kembali pinjaman. Dampak produknya, bahkan senjata yang dirancang untuk menghancurkan, tidak dipersoalkan dalam pertimbangan pembiayaan.
Ia juga menyoroti pola pendanaan kampanye. Menurutnya, sejumlah LSM yang aktif berkampanye menentang sawit menerima dana publik Eropa sekaligus melobi regulator.
“Semuanya legal dan tercatat publik. Tapi lingkarannya jelas: regulator mendanai pengkampanye, pengkampanye melobi regulator. Dan yang membayar adalah petani di Jambi, di Malaysia, di Nigeria,” ujarnya.
Arif Havas membandingkan beban tersebut dengan emisi militer yang mencapai sekitar 5,5 persen emisi dunia tetapi tidak wajib dilaporkan negara mana pun. “Petani kecil harus melakukan geolokasi lahan dua hektarenya, sementara rudal jelajah tidak mengajukan pernyataan uji tuntas apa pun,” katanya.
Ia menutup dengan seruan uji tuntas untuk semua: petani atas lahannya, bankir atas portofolionya, pengkampanye atas sumber dananya, dan regulator atas pengecualian yang dibuatnya.
“Jika tidak berlaku untuk semua, itu bukan uji tuntas. Itu diskriminasi,” tegasnya.
