JAKARTA, Cobisnis.com – Vietnam menetapkan target ambisius dalam sektor kesehatan dengan menyediakan layanan rumah sakit dasar gratis bagi seluruh warga pada 2030. Kebijakan ini tertuang dalam Resolusi 72-NQ/TW yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai, To Lam, sebagai langkah strategis memperkuat sistem jaminan sosial dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Pemerintah Vietnam menegaskan bahwa asuransi kesehatan menjadi pilar utama dalam sistem perlindungan sosial nasional. Selama ini, sektor kesehatan selalu menjadi prioritas Partai dan Negara, dengan fokus pada peningkatan akses layanan medis yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Resolusi tersebut juga menargetkan cakupan asuransi kesehatan nasional lebih dari 95% pada 2026, dengan pencapaian cakupan universal pada 2030. Artinya, hampir seluruh warga Vietnam akan terlindungi dari beban biaya medis yang kerap menjadi kendala utama dalam akses layanan kesehatan.
Salah satu instrumen utama dalam mencapai target ini adalah penerapan skema asuransi kesehatan berbasis rumah tangga. Skema ini memberikan fleksibilitas pembayaran serta potongan kontribusi berdasarkan jumlah anggota keluarga, sehingga meringankan beban kelompok menengah ke bawah.
Iuran peserta disusun secara berjenjang, di mana anggota pertama membayar 4,5% dari gaji pokok, anggota kedua 70% dari iuran pertama, anggota ketiga 60%, anggota keempat 50%, dan anggota kelima serta seterusnya hanya 40%. Mekanisme ini bertujuan memperluas partisipasi tanpa mengorbankan daya beli rumah tangga.
Pembayaran iuran pun dibuat lebih mudah. Peserta bisa membayar secara triwulanan, semesteran, atau tahunan, melalui kantor asuransi sosial, portal layanan publik nasional, aplikasi VSS, maupun lewat bank. Kemudahan akses ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan memperluas cakupan asuransi.
Manfaat yang ditawarkan mencakup pertanggungan biaya medis sesuai hak yang berlaku. Pemegang kartu berhak memilih atau mengganti fasilitas layanan kesehatan primer dalam 15 hari pertama setiap kuartal, serta mengakses informasi hak peserta secara transparan.
Dalam kondisi darurat, peserta dapat memperoleh layanan medis di fasilitas mana pun tanpa kehilangan manfaat asuransi. Jika menggunakan fasilitas terdaftar, biaya perawatan bisa ditanggung hingga 100%, terutama di layanan primer atau setelah lima tahun kepesertaan beruntun.
Sementara itu, jika peserta berobat di luar jaringan, asuransi tetap menanggung 40–80% dari total biaya, tergantung jenis layanan dan fasilitas medis. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pasien, tanpa mengurangi perlindungan yang mereka miliki.
Dengan kebijakan ini, Vietnam memperlihatkan keseriusannya membangun sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif. Langkah tersebut juga mencerminkan strategi jangka panjang untuk menekan kesenjangan sosial, mengurangi beban finansial warga, dan memperkuat fondasi pembangunan manusia.
