JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menghidupkan wacana pengambilalihan Greenland dengan alasan kepentingan keamanan nasional. Pernyataan terbaru ini memicu reaksi keras dari Denmark dan pemerintah Greenland yang menegaskan kedaulatan wilayah mereka tidak bisa diganggu gugat.
Trump menyampaikan sikap tersebut usai menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus AS untuk Greenland. Dalam pernyataannya, Trump menilai pulau Arktik yang berada di bawah pemerintahan otonom Denmark itu sangat strategis bagi pertahanan Amerika Serikat.
“Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Bukan soal mineral semata,” kata Trump kepada wartawan. Ia menyinggung keberadaan kapal Rusia dan China di sekitar kawasan tersebut sebagai alasan utama dorongan AS untuk menguasai Greenland.
Landry sendiri menegaskan kesiapannya menjalankan peran tersebut. Melalui unggahan di media sosial, ia menyebut penunjukan itu sebagai sebuah kehormatan dan bahkan menyatakan keinginannya menjadikan Greenland bagian dari Amerika Serikat. Pernyataan inilah yang langsung memicu kemarahan Denmark dan Greenland.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bersama Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyat Greenland. Mereka menolak keras gagasan aneksasi dengan dalih apa pun, termasuk alasan keamanan internasional.
“Anda tidak bisa mencaplok wilayah negara lain. Amerika Serikat tidak akan mengambil alih Greenland,” tegas keduanya. Nielsen juga menambahkan bahwa masa depan Greenland sepenuhnya ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh negara lain.
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan akan memanggil Duta Besar AS untuk menyampaikan kemarahan resmi pemerintah Denmark. Ia menyebut pernyataan soal menjadikan Greenland bagian dari AS sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima.
Ketegangan semakin meningkat setelah pemerintah AS memutuskan menangguhkan sejumlah proyek energi angin lepas pantai di Pantai Timur Amerika Serikat, termasuk proyek yang dikerjakan perusahaan energi milik negara Denmark, Orsted. Langkah ini dipandang sebagai tekanan tambahan terhadap Kopenhagen.
Uni Eropa pun menyatakan dukungan penuh kepada Denmark. Pimpinan Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menegaskan bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah merupakan prinsip dasar hukum internasional yang harus dihormati.
Sejak kembali menjabat pada Januari lalu, Trump berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat “membutuhkan” Greenland dan bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Meski demikian, jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Greenland ingin merdeka dari Denmark, tetapi tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat.
