JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan geopolitik dengan mengancam negara-negara yang menolak rencananya mengambil alih Greenland. Ancaman tersebut disampaikan dalam bentuk pengenaan tarif dagang tinggi sebagai alat tekanan politik dan ekonomi.
Trump menegaskan Greenland penting bagi keamanan nasional AS, terutama di tengah meningkatnya pengaruh China dan Rusia di kawasan Arktik. Meski AS telah memiliki pangkalan militer di wilayah itu, Trump menilai kontrol penuh atas Greenland menjadi langkah strategis jangka panjang.
Greenland sendiri merupakan wilayah semi-otonom milik Denmark dan bagian dari NATO. Pemerintah Greenland dan Denmark secara konsisten menyatakan wilayah tersebut tidak untuk dijual dan tidak memiliki keinginan bergabung dengan Amerika Serikat.
Gedung Putih disebut tengah mempertimbangkan opsi penawaran pembelian, namun respons dari pihak Denmark tetap tegas. Penolakan ini menandai perbedaan pandangan mendalam antara AS dan sekutunya di Eropa.
Pekan ini, pejabat tinggi Denmark dan Greenland bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Washington. Pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan substantif selain pembentukan kelompok kerja bersama.
Meski demikian, tujuan kelompok kerja itu ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak. Denmark menegaskan kerja sama tersebut tidak berkaitan dengan pengalihan kedaulatan wilayah Greenland.
Para pemimpin Eropa juga menegaskan hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut. Sikap ini memperkuat posisi Eropa dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan Arktik.
Sebagai respons atas meningkatnya tekanan, Denmark menyatakan akan memperkuat kehadiran militernya di Greenland bersama para sekutu NATO. Langkah ini dipandang sebagai sinyal kesiapan menghadapi dinamika geopolitik baru.
Di sisi lain, delegasi senator dan anggota DPR AS yang berkunjung ke Kopenhagen menyampaikan pesan berbeda. Senator Lisa Murkowski menekankan bahwa Greenland seharusnya diperlakukan sebagai sekutu strategis, bukan sekadar aset geopolitik.
Situasi ini menunjukkan bahwa isu Greenland bukan hanya soal wilayah, tetapi juga mencerminkan persaingan pengaruh global, stabilitas aliansi NATO, serta penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat diplomasi.
